Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Dipublikasikan oleh ZAENAL pada

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
PERATURAN PELAKSANAAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 94 TAHUN 2021
TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 6 TAHUN 2022
DIUNDANGKAN : 7 APRIL 2022

  • 2 –
  1. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 29 Tahun
    2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
    Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia
    Tahun 2020 Nomor 1728);
    MEMUTUSKAN:
    Menetapkan : PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG
    PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH
    NOMOR 94 TAHUN 2021 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI
    NEGERI SIPIL.
    BAB I
    KETENTUAN UMUM
    Pasal 1
    Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:
  2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS
    adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat
    tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara
    secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk
    menduduki jabatan pemerintahan.
  3. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya
    disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai
    kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan,
    dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan
    pembinaan Manajemen Aparatur Sipil Negara di instansi
    pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan
    perundang-undangan.
  4. Pejabat yang Berwenang Menghukum adalah pejabat
    yang diberi wewenang menjatuhkan hukuman disiplin
    kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin.
  5. Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut
    Disiplin PNS adalah kesanggupan PNS untuk menaati
    kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan
    dalam peraturan perundang-undangan.
  6. Masuk Kerja adalah keadaan melaksanakan tugas baik
    di dalam maupun di luar kantor.
  • 3 –
  1. Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau
    perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau
    melanggar larangan ketentuan Disiplin PNS, baik yang
    dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
  2. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan
    oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum kepada PNS
    karena melanggar peraturan Disiplin PNS.
  3. Upaya Administratif adalah prosedur yang dapat
    ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap Hukuman
    Disiplin yang dijatuhkan kepadanya.
  4. Unit Kerja adalah satuan kerja atasan langsung sebagai
    tempat PNS yang bersangkutan melaksanakan tugas
    dalam organisasi.
  5. Dampak Negatif adalah dampak yang menimbulkan
    turunnya harkat, martabat, citra, kepercayaan, nama
    baik, dan/atau mengganggu kelancaran pelaksanaan
    tugas Unit Kerja, instansi, dan/atau pemerintah/negara.
    Pasal 2
    Peraturan Badan ini bertujuan untuk memberikan pedoman
    bagi Instansi Pemerintah, pejabat, dan PNS
    yang berkepentingan dalam melaksanakan Disiplin PNS.
    Pasal 3
    Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Badan ini
    meliputi:
    a. kewajiban dan larangan;
    b. Hukuman Disiplin;
    c. Pejabat yang Berwenang Menghukum;
    d. tata cara pemanggilan, pemeriksaan, penjatuhan, dan
    penyampaian keputusan Hukuman Disiplin;
    e. berlakunya keputusan Hukuman Disiplin, hapusnya
    kewajiban menjalani Hukuman Disiplin, dan hak-hak
    kepegawaian; dan
    f. pendokumentasian Hukuman Disiplin.
  • 4 –
    BAB II
    KEWAJIBAN DAN LARANGAN
    Bagian Kesatu
    Umum
    Pasal 4
    (1) PNS wajib menaati kewajiban dan menghindari larangan.
    (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku
    baik di dalam maupun di luar jam kerja.
    Bagian Kedua
    Kewajiban
    Pasal 5
    (1) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
    meliputi:
    a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila,
    Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
    Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia,
    dan Pemerintah;
    b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
    c. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh
    pejabat pemerintah yang berwenang;
    d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
    e. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh
    pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung
    jawab;
    f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam
    sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap
    orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
    g. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat
    mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan
    ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    h. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara
    Kesatuan Republik Indonesia.
  • 5 –
    (2) Selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud
    pada ayat (1), PNS wajib:
    a. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji PNS;
    b. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji
    jabatan;
    c. mengutamakan kepentingan negara daripada
    kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan;
    d. melaporkan dengan segera kepada atasannya
    apabila mengetahui ada hal yang dapat
    membahayakan keamanan negara atau merugikan
    keuangan negara;
    e. melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang
    berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan
    perundang-undangan;
    f. Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
    g. menggunakan dan memelihara barang milik negara
    dengan sebaik-baiknya;
    h. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk
    mengembangkan kompetensi; dan
    i. menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan
    dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai
    dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    Bagian Ketiga
    Larangan
    Pasal 6
    Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:
    a. menyalahgunakan wewenang;
    b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan
    pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan
    kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik
    kepentingan dengan jabatan;
    c. menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain;
    d. bekerja pada lembaga atau organisasi internasional
    tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh PPK;
  • 6 –
    e. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau
    lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan
    oleh PPK;
    f. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan,
    menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak
    atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik
    negara secara tidak sah;
    g. melakukan pungutan di luar ketentuan;
    h. melakukan kegiatan yang merugikan negara;
    i. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan;
    j. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
    k. menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan
    dan/atau pekerjaan;
    l. meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan;
    m. melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan
    yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
    dan
    n. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil
    Presiden, calon kepala daerah/wakil kepala daerah,
    calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota
    Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan
    Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
  1. ikut kampanye;
  2. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan
    atribut partai atau atribut PNS;
  3. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan
    PNS lain;
  4. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan
    fasilitas negara;
  5. membuat keputusan dan/atau tindakan yang
    menguntungkan atau merugikan salah satu
    pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah
    masa kampanye;
  6. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada
    keberpihakan terhadap pasangan calon yang
    menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan
    sesudah masa kampanye meliputi pertemuan,
  • 7 –
    ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang
    kepada PNS dalam lingkungan Unit Kerjanya,
    anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau
  1. memberikan surat dukungan disertai fotokopi kartu
    tanda penduduk atau surat keterangan tanda
    penduduk.
    BAB III
    HUKUMAN DISIPLIN
    Bagian Kesatu
    Umum
    Pasal 7
    (1) PNS yang tidak menaati kewajiban sebagaimana
    dimaksud dalam Pasal 5 dan larangan sebagaimana
    dimaksud dalam Pasal 6 dijatuhi Hukuman Disiplin.
    (2) Setiap Pelanggaran Disiplin oleh PNS yang berupa
    ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS baik dilakukan
    di dalam maupun di luar jam kerja dijatuhi
    Hukuman Disiplin.
    (3) Contoh kasus pelanggaran yang terjadi di dalam maupun
    di luar jam kerja yang dijatuhi Hukuman Disiplin
    sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam
    Lampiran-Angka 1 yang merupakan bagian tidak
    terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
    Bagian Kedua
    Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin
    Paragraf 1
    Umum
    Pasal 8
    (1) Tingkat Hukuman Disiplin terdiri atas:
    a. Hukuman Disiplin ringan;
    b. Hukuman Disiplin sedang; dan
    c. Hukuman Disiplin berat.
  • 8 –
    (2) Jenis Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud
    pada ayat (1) huruf a meliputi:
    a. teguran lisan;
    b. teguran tertulis; dan
    c. pernyataan tidak puas secara tertulis.
    (3) Jenis Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud
    pada ayat (1) huruf b meliputi:
    a. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua
    puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;
    b. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua
    puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan; dan
    c. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua
    puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.
    (4) Jenis Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud
    pada ayat (1) huruf c meliputi:
    a. penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama
    12 (dua belas) bulan;
    b. pembebasan dari jabatannya menjadi Jabatan
    Pelaksana selama 12 (dua belas) bulan; dan
    c. pemberhentian dengan hormat tidak atas
    permintaan sendiri sebagai PNS.
    Paragraf 2
    Hukuman Disiplin Ringan
    Pasal 9
    (1) Hukuman Disiplin ringan dijatuhkan kepada PNS yang:
    a. melanggar kewajiban yang memiliki Dampak Negatif
    pada Unit Kerja yang berupa:
  1. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh
    pejabat pemerintah yang berwenang;
  2. menaati ketentuan peraturan perundangundangan;
  3. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh
    pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan
    tanggung jawab;
  • 9 –
  1. menunjukkan integritas dan keteladanan
    dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan
    kepada setiap orang, baik di dalam maupun
    di luar kedinasan;
  2. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat
    mengemukakan rahasia jabatan sesuai
    dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
  3. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah
    Negara Kesatuan Republik Indonesia.
    b. tidak memenuhi ketentuan, yang memiliki Dampak
    Negatif pada Unit Kerja:
  4. mengutamakan kepentingan negara daripada
    kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau
    golongan;
  5. menggunakan dan memelihara barang-barang
    milik negara dengan sebaik-baiknya; dan
  6. memberikan kesempatan kepada bawahan
    untuk mengembangkan kompetensi.
    c. tidak memenuhi ketentuan Masuk Kerja dan
    menaati jam kerja, yang berdampak pada Unit
    Kerja, dengan ketentuan sebagai berikut:
  7. PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang
    sah selama 3 (tiga) hari kerja dalam 1 (satu)
    tahun berjalan dijatuhi Hukuman Disiplin
    berupa teguran lisan;
  8. PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang
    sah selama 4 (empat) sampai dengan 6 (enam)
    hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan
    dijatuhi Hukuman Disiplin berupa
    teguran tertulis; dan
  9. PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang
    sah selama 7 (tujuh) sampai dengan
    10 (sepuluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun
    berjalan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa
    pernyataan tidak puas secara tertulis.
  • 10 –
    (2) Contoh pelanggaran terhadap kewajiban Masuk Kerja
    dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana
    dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam
    Lampiran-Angka 2 yang merupakan bagian tidak
    terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
    (3) Hukuman Disiplin ringan dijatuhkan kepada PNS yang
    melanggar larangan yang memiliki Dampak Negatif pada
    Unit Kerja yang berupa:
    a. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan,
    menyewakan, atau meminjamkan barang baik
    bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat
    berharga milik negara secara tidak sah;
    b. melakukan kegiatan yang merugikan negara;
    c. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan; dan
    d. menghalangi berjalannya tugas kedinasan.
    Paragraf 3
    Hukuman Disiplin Sedang
    Pasal 10
    (1) Hukuman Disiplin sedang dijatuhkan kepada PNS yang:
    a. melanggar kewajiban menjaga persatuan dan
    kesatuan bangsa yang memiliki Dampak Negatif
    pada Unit Kerja dan/atau instansi PNS yang
    bersangkutan.
    b. melanggar kewajiban yang memiliki Dampak Negatif
    pada instansi PNS yang bersangkutan yang berupa:
  1. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh
    pejabat pemerintah yang berwenang;
  2. menaati ketentuan peraturan perundangundangan;
  3. melaksanakan tugas kedinasan yang
    dipercayakan kepada PNS dengan penuh
    pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan
    tanggung jawab;
  • 11 –
  1. menunjukkan integritas dan keteladanan
    dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan
    kepada setiap orang, baik di dalam maupun
    di luar kedinasan;
  2. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat
    mengemukakan rahasia jabatan sesuai
    dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
  3. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah
    Negara Kesatuan Republik Indonesia.
    c. tidak memenuhi ketentuan:
  4. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji
    PNS tanpa alasan yang sah;
  5. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji
    jabatan tanpa alasan yang sah; dan
  6. melaporkan harta kekayaan kepada pejabat
    yang berwenang bagi pejabat administrator dan
    pejabat fungsional.
    d. tidak memenuhi ketentuan, yang memiliki Dampak
    Negatif pada instansi yang bersangkutan:
  7. mengutamakan kepentingan negara daripada
    kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau
    golongan;
  8. melaporkan dengan segera kepada atasannya
    apabila mengetahui ada hal yang dapat
    membahayakan keamanan negara atau
    merugikan keuangan negara;
  9. menggunakan dan memelihara barang-barang
    milik negara dengan sebaik-baiknya; dan
  10. memberikan kesempatan kepada bawahan
    untuk mengembangkan kompetensi, sesuai
    contoh kasus sebagaimana tercantum dalam
    Lampiran-Angka 3 yang merupakan bagian
    tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
  • 12 –
    e. tidak memenuhi ketentuan Masuk Kerja dan
    menaati ketentuan jam kerja dengan ketentuan
    sebagai berikut:
  1. PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan
    yang sah selama 11 (sebelas) sampai dengan
    13 (tiga belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun
    berjalan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa
    pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25%
    (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;
  2. PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang
    sah selama 14 (empat belas) sampai dengan
    16 (enam belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun
    berjalan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa
    pemotongan tunjangan kinerja sebesar
    25% (dua puluh lima persen) selama
    9 (sembilan) bulan; dan
  3. PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang
    sah selama 17 (tujuh belas) sampai dengan
    20 (dua puluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun
    berjalan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa
    pemotongan tunjangan kinerja sebesar
    25% (dua puluh lima persen) selama
    12 (dua belas) bulan.
    (2) Contoh pelanggaran terhadap kewajiban Masuk Kerja
    dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana
    dimaksud pada ayat (1) huruf e tercantum dalam
    Lampiran-Angka 4 yang merupakan bagian tidak
    terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
    (3) Hukuman Disiplin sedang dijatuhkan kepada PNS yang
    melanggar ketentuan larangan:
    a. yang memiliki Dampak Negatif pada instansi yang
    bersangkutan yang berupa:
  4. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan,
    menyewakan, atau meminjamkan barangbarang baik bergerak atau tidak bergerak,
    dokumen atau surat berharga milik negara
    secara tidak sah;
  • 13 –
  1. melakukan kegiatan yang merugikan negara;
  2. bertindak sewenang-wenang terhadap
    bawahan;
  3. melakukan tindakan atau tidak melakukan
    tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian
    bagi yang dilayani; dan
  4. menghalangi berjalannya tugas kedinasan.
    b. melakukan pungutan di luar ketentuan yang
    memiliki Dampak Negatif pada Unit Kerja dan/atau
    instansi yang bersangkutan; dan
    c. memberikan dukungan kepada calon Presiden/
    Wakil Presiden, calon kepala daerah/wakil kepala
    daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
    calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon
    anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan
    cara menjadi peserta kampanye dengan
    menggunakan atribut partai atau atribut PNS.
    Paragraf 4
    Hukuman Disiplin Berat
    Pasal 11
    (1) Hukuman Disiplin berat dijatuhkan kepada PNS yang:
    a. melanggar kewajiban setia dan taat sepenuhnya
    kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar
    Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara
    Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah, yang
    memiliki Dampak Negatif pada Unit Kerja, instansi,
    dan/atau Negara.
    b. melanggar kewajiban yang memiliki Dampak Negatif
    pada negara yang berupa:
  5. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
  6. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh
    pejabat pemerintah yang berwenang;
  7. menaati ketentuan peraturan perundangundangan;
  • 14 –
  1. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh
    pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan
    tanggung jawab;
  2. menunjukkan integritas dan keteladanan
    dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan
    kepada setiap orang, baik di dalam maupun
    di luar kedinasan;
  3. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat
    mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan
    ketentuan peraturan perundang-undangan
    termasuk menjunjung tinggi kehormatan
    negara, pemerintah, dan martabat PNS; dan
  4. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah
    Negara Kesatuan Republik Indonesia.
    c. tidak memenuhi ketentuan, yang memiliki Dampak
    Negatif pada negara dan/atau pemerintah yang
    berupa:
  5. mengutamakan kepentingan negara daripada
    kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau
    golongan; dan
  6. melaporkan dengan segera kepada atasannya
    apabila mengetahui ada hal yang dapat
    membahayakan keamanan negara atau
    merugikan keuangan negara.
    d. tidak memenuhi ketentuan melaporkan harta
    kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai
    dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
    yang dilakukan pejabat pimpinan tinggi dan
    pejabat lainnya.
    e. tidak memenuhi ketentuan Masuk Kerja dan
    menaati ketentuan jam kerja dengan ketentuan
    sebagai berikut:
  7. PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang
    sah selama 21 (dua puluh satu) sampai dengan
    24 (dua puluh empat) hari kerja dalam 1 (satu)
    tahun berjalan dijatuhi Hukuman Disiplin
    berupa penurunan jabatan setingkat lebih
    rendah selama 12 (dua belas) bulan;
  • 15 –
  1. PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang
    sah selama 25 (dua puluh lima) sampai dengan
    27 (dua puluh tujuh) hari kerja dalam
    1 (satu) tahun berjalan dijatuhi Hukuman
    Disiplin berupa pembebasan dari jabatannya
    menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 (dua
    belas) bulan;
  2. PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang
    sah selama 28 (dua puluh delapan) hari kerja
    atau lebih dalam 1 (satu) tahun berjalan
    dijatuhi Hukuman Disiplin berupa
    pemberhentian dengan hormat tidak atas
    permintaan sendiri sebagai PNS; dan
  3. PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang
    sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh)
    hari kerja dijatuhi Hukuman Disiplin berupa
    pemberhentian dengan hormat tidak atas
    permintaan sendiri sebagai PNS.
    f. tidak memenuhi ketentuan menolak segala bentuk
    pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi
    kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan
    peraturan perundang-undangan.
    (2) Contoh pelanggaran terhadap kewajiban Masuk Kerja
    dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud
    pada ayat (1) huruf e tercantum dalam LampiranAngka 5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
    Peraturan Badan ini.
    (3) Contoh kasus tidak memenuhi ketentuan menolak segala
    bentuk pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
    huruf f tercantum dalam Lampiran-Angka 6 yang
    merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
    Badan ini.
    (4) Hukuman Disiplin berat dijatuhkan kepada PNS yang
    melanggar larangan yang berupa:
    a. menyalahgunakan wewenang;
  • 16 –
    b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan
    pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan
    kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik
    kepentingan dengan jabatan;
    c. menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain
    dan/atau lembaga atau organisasi internasional
    tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh PPK;
    d. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing,
    atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali
    ditugaskan oleh PPK;
    e. yang memiliki Dampak Negatif pada negara
    dan/atau pemerintah yang berupa:
  1. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan,
    menyewakan, atau meminjamkan barangbarang baik bergerak atau tidak bergerak,
    dokumen, atau surat berharga milik negara
    secara tidak sah; dan
  2. melakukan pungutan di luar ketentuan.
    f. menerima hadiah yang berhubungan dengan
    jabatan dan/atau pekerjaan;
    g. meminta sesuatu yang berhubungan dengan
    jabatan; dan
    h. memberikan dukungan kepada calon
    Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala
    Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan
    Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan
    Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan
    Rakyat Daerah dengan cara:
  3. sebagai peserta kampanye dengan
    mengerahkan PNS lain;
  4. sebagai peserta kampanye dengan
    menggunakan fasilitas negara;
  5. membuat keputusan dan/atau tindakan yang
    menguntungkan atau merugikan salah satu
    pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah
    masa kampanye;
  • 17 –
  1. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada
    keberpihakan terhadap pasangan calon yang
    menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan
    sesudah masa kampanye meliputi pertemuan,
    ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian
    barang kepada PNS dalam lingkungan Unit
    Kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat;
    dan/atau
  2. memberikan surat dukungan disertai fotokopi
    Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan
    Tanda Penduduk.
    Pasal 12
    (1) PNS yang tidak Masuk Kerja dan tidak menaati
    ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah secara terus
    menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja, dihentikan
    pembayaran gajinya sejak bulan berikutnya.
    (2) Penghentian pembayaran gaji bagi PNS yang tidak Masuk
    Kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja
    sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak perlu
    menunggu keputusan Hukuman Disiplin.
    Pasal 13
    (1) Pelanggaran terhadap kewajiban Masuk Kerja dan
    menaati ketentuan jam kerja dihitung secara kumulatif
    sampai dengan akhir tahun berjalan yaitu mulai bulan
    Januari sampai dengan bulan Desember dalam tahun
    yang bersangkutan.
    (2) Penjatuhan Hukuman Disiplin ditingkatkan menjadi
    lebih berat dari Hukuman Disiplin yang telah dijatuhkan
    sebelumnya, apabila jumlah tidak Masuk Kerja tanpa
    alasan yang sah telah mencapai jumlah yang
    telah ditentukan.
  • 18 –
    BAB IV
    PEJABAT YANG BERWENANG MENGHUKUM
    Bagian Kesatu
    Presiden
    Pasal 14
    (1) Presiden berwenang menetapkan penjatuhan Hukuman
    Disiplin bagi:
    a. Pejabat Pimpinan Tinggi Utama dan Pejabat
    Pimpinan Tinggi Madya yang merupakan PPK
    untuk seluruh tingkat Hukuman Disiplin
    ringan, Hukuman Disiplin sedang, dan Hukuman
    Disiplin berat; dan
    b. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Fungsional
    jenjang Ahli Utama, dan pejabat yang
    menduduki jabatan lain yang pengangkatan dan
    pemberhentiannya menjadi kewenangan Presiden
    untuk Hukuman Disiplin berat berupa
    pemberhentian dengan hormat tidak atas
    permintaan sendiri sebagai PNS.
    (2) Penetapan penjatuhan Hukuman Disiplin oleh Presiden
    didasarkan atas usul dari:
    a. Menteri yang mengoordinasikan, bagi PNS yang
    menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Utama;
    b. PPK, bagi PNS yang menduduki Jabatan
    Pimpinan Tinggi Madya dan jabatan lain yang
    pengangkatan dan pemberhentiannya menjadi
    kewenangan Presiden; dan
    c. pimpinan lembaga negara atau lembaga
    nonstruktural, bagi PNS yang menduduki Jabatan
    Pimpinan Tinggi Madya yang berkedudukan
    sebagai PPK.
    (3) Jabatan lain yang pengangkatan dan pemberhentiannya
    menjadi kewenangan Presiden sebagaimana dimaksud
    pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b meliputi:
  • 19 –
    a. Panitera Mahkamah Agung;
    b. Panitera Mahkamah Konstitusi; dan
    c. jabatan lainnya.
    (4) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi
    dengan:
    a. laporan hasil pemeriksaan;
    b. berita acara pemeriksaan;
    c. bukti Pelanggaran Disiplin; dan
    d. bahan lain yang diperlukan.
    Bagian Kedua
    Pejabat yang Berwenang Menghukum
    pada Instansi Pusat
    Pasal 15
    PPK Instansi Pusat berwenang menetapkan penjatuhan
    Hukuman Disiplin bagi:
    a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Fungsional
    jenjang Ahli Utama di lingkungannya, untuk Hukuman
    Disiplin ringan, Hukuman Disiplin sedang, dan
    Hukuman Disiplin berat berupa penurunan jabatan
    setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan dan
    pembebasan dari jabatannya menjadi Jabatan Pelaksana
    selama 12 (dua belas) bulan;
    b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungannya,
    untuk jenis Hukuman Disiplin sedang dan Hukuman
    Disiplin berat; dan
    c. Pejabat Administrator ke bawah dan Pejabat Fungsional
    selain Pejabat Fungsional jenjang Ahli Utama
    di lingkungannya, untuk jenis Hukuman Disiplin berat.
    Pasal 16
    Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atau pejabat lain yang setara
    di Instansi Pusat berwenang menjatuhkan Hukuman Disiplin:
    a. ringan bagi PNS di lingkungannya yang berada 1 (satu)
    tingkat di bawahnya; dan
    b. sedang bagi PNS di lingkungannya yang berada 2 (dua)
    tingkat di bawahnya.
  • 20 –
    Pasal 17
    Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau pejabat lain
    yang setara di Instansi Pusat berwenang menjatuhkan
    Hukuman Disiplin:
    a. ringan bagi PNS di lingkungannya yang berada 1 (satu)
    tingkat di bawahnya;
    b. sedang bagi PNS di lingkungannya yang berada 2 (dua)
    tingkat di bawahnya; dan
    c. ringan dan sedang bagi Pejabat Fungsional
    di lingkungannya.
    Pasal 18
    (1) Pejabat Administrator atau pejabat lain yang
    setara di Instansi Pusat berwenang menjatuhkan
    Hukuman Disiplin:
    a. ringan bagi PNS yang berada 1 (satu) tingkat
    di bawahnya dan bagi Pejabat Fungsional jenjang
    Ahli Muda di lingkungannya; dan
    b. sedang bagi PNS yang berada 2 (dua) tingkat
    di bawahnya dan bagi PNS yang menduduki
    Jabatan Fungsional jenjang Ahli Pertama
    di lingkungannya.
    (2) Dalam hal tidak terdapat Pejabat Administrator pada
    Unit Kerja tersebut, Pejabat Fungsional jenjang Ahli
    Madya tertentu dapat menjatuhkan Hukuman Disiplin
    ringan bagi PNS yang berada 1 (satu) tingkat
    di bawahnya.
    (3) Pejabat Fungsional jenjang Ahli Madya sebagaimana
    dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan
    keputusan PPK.
    Pasal 19
    (1) Pejabat Pengawas atau pejabat lain yang
    setara di Instansi Pusat berwenang menjatuhkan
    Hukuman Disiplin:
    a. ringan bagi PNS yang berada 1 (satu) tingkat
    di bawahnya dan bagi Pejabat Fungsional jenjang
    Ahli Pertama di lingkungannya; dan
  • 21 –
    b. ringan dan sedang bagi PNS yang berada 2 (dua)
    tingkat di bawahnya di lingkungannya.
    (2) Dalam hal tidak terdapat Pejabat Pengawas pada Unit
    Kerja tersebut, Pejabat Fungsional jenjang Ahli Muda
    tertentu dapat menjatuhkan Hukuman Disiplin ringan
    bagi PNS yang berada 1 (satu) tingkat di bawahnya.
    (3) Pejabat Fungsional jenjang Ahli Muda sebagaimana
    dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan
    keputusan PPK.
    Pasal 20
    Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator,
    Pejabat Pengawas, atau pejabat lain yang setara, yang
    memimpin satuan Unit Kerja, berwenang menjatuhkan
    Hukuman Disiplin ringan dan sedang bagi Pejabat Fungsional
    jenjang Keterampilan di lingkungannya.
    Bagian Ketiga
    Pejabat yang Berwenang Menghukum
    Pada Instansi Daerah Provinsi
    Pasal 21
    PPK Instansi Daerah Provinsi berwenang menetapkan
    penjatuhan Hukuman Disiplin bagi:
    a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Fungsional
    jenjang Ahli Utama di lingkungannya, untuk Hukuman
    Disiplin ringan, sedang, dan berat berupa penurunan
    jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas)
    bulan dan pembebasan dari jabatannya menjadi Jabatan
    Pelaksana selama 12 (dua belas) bulan;
    b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungannya,
    untuk jenis Hukuman Disiplin sedang dan berat; dan
    c. Pejabat Administrator ke bawah dan Pejabat Fungsional
    selain Pejabat Fungsional jenjang Ahli Utama
    di lingkungannya, untuk jenis Hukuman Disiplin berat.
  • 22 –
    Pasal 22
    Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atau pejabat lain yang setara
    di Instansi Daerah Provinsi berwenang menjatuhkan
    Hukuman Disiplin:
    a. ringan bagi PNS di lingkungannya yang berada 1 (satu)
    tingkat di bawahnya; dan
    b. sedang bagi PNS di lingkungannya yang berada 2 (dua)
    tingkat di bawahnya.
    Pasal 23
    Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau pejabat lain yang
    setara di Instansi Daerah Provinsi berwenang menjatuhkan
    Hukuman Disiplin:
    a. ringan bagi PNS di lingkungannya yang berada 1 (satu)
    tingkat di bawahnya;
    b. sedang bagi PNS di lingkungannya yang berada 2 (dua)
    tingkat di bawahnya; dan
    c. ringan dan sedang bagi Pejabat Fungsional
    di lingkungannya.
    Pasal 24
    (1) Pejabat Administrator atau pejabat lain yang setara
    di Instansi Daerah Provinsi berwenang menjatuhkan
    Hukuman Disiplin:
    a. ringan bagi PNS yang berada 1 (satu) tingkat
    di bawahnya dan bagi Pejabat Fungsional jenjang
    Ahli Muda di lingkungannya; dan
    b. sedang bagi PNS yang berada 2 (dua) tingkat
    di bawahnya dan bagi PNS yang menduduki
    Jabatan Fungsional jenjang Ahli Pertama
    di lingkungannya.
    (2) Dalam hal tidak terdapat Pejabat Administrator pada
    Unit Kerja tersebut, Pejabat Fungsional jenjang Ahli
    Madya tertentu dapat menjatuhkan Hukuman Disiplin
    ringan bagi PNS yang berada 1 (satu) tingkat
    di bawahnya.
  • 23 –
    (3) Pejabat Fungsional Ahli Madya sebagaimana dimaksud
    pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan PPK.
    Pasal 25
    (1) Pejabat Pengawas atau pejabat lain yang setara
    di Instansi Daerah Provinsi berwenang menjatuhkan
    Hukuman Disiplin:
    a. ringan bagi PNS yang berada 1 (satu) tingkat
    di bawahnya dan bagi Pejabat Fungsional Ahli
    Pertama di lingkungannya; dan
    b. ringan dan sedang bagi PNS yang berada 2 (dua)
    tingkat di bawahnya di lingkungannya.
    (2) Dalam hal tidak terdapat Pejabat Pengawas pada Unit
    Kerja tersebut, Pejabat Fungsional jenjang Ahli Muda
    tertentu dapat menjatuhkan Hukuman Disiplin ringan
    bagi PNS yang berada 1 (satu) tingkat di bawahnya.
    (3) Pejabat Fungsional jenjang Ahli Muda sebagaimana
    dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan
    keputusan PPK.
    Pasal 26
    Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator,
    Pejabat Pengawas, atau pejabat lain yang setara, yang
    memimpin satuan Unit Kerja, berwenang menjatuhkan
    Hukuman Disiplin ringan dan sedang bagi Pejabat Fungsional
    jenjang Keterampilan di lingkungannya.
    Bagian Keempat
    Pejabat yang Berwenang Menghukum
    Pada Instansi Daerah Kabupaten/Kota
    Pasal 27
    PPK Instansi Daerah Kabupaten/Kota berwenang menetapkan
    penjatuhan Hukuman Disiplin bagi:
    a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungannya,
    untuk jenis Hukuman Disiplin ringan, sedang, dan berat;
  • 24 –
    b. Pejabat Fungsional jenjang Ahli Utama di lingkungannya,
    untuk Hukuman Disiplin ringan, sedang, dan berat
    berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah
    selama 12 (dua belas) bulan dan pembebasan dari
    jabatannya menjadi Jabatan Pelaksana selama
    12 (dua belas) bulan;
    c. Pejabat Administrator ke bawah di lingkungannya, untuk
    jenis Hukuman Disiplin sedang dan berat; dan
    d. Pejabat Fungsional selain Pejabat Fungsional jenjang
    Ahli Utama di lingkungannya untuk jenis Hukuman
    Disiplin berat.
    Pasal 28
    Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau pejabat lain yang
    setara di Instansi Daerah Kabupaten/Kota berwenang
    menjatuhkan Hukuman Disiplin:
    a. ringan bagi PNS di lingkungannya yang berada 1 (satu)
    tingkat di bawahnya;
    b. sedang bagi PNS di lingkungannya yang berada 2 (dua)
    tingkat di bawahnya; dan
    c. ringan dan sedang bagi Pejabat Fungsional
    di lingkungannya.
    Pasal 29
    (1) Pejabat Administrator atau pejabat lain yang setara
    di Instansi Daerah Kabupaten/Kota berwenang
    menjatuhkan Hukuman Disiplin:
    a. ringan bagi PNS yang berada 1 (satu) tingkat
    di bawahnya dan bagi Pejabat Fungsional jenjang
    Ahli Muda di lingkungannya; dan
    b. sedang bagi PNS yang berada 2 (dua) tingkat
    di bawahnya dan bagi PNS yang menduduki
    Jabatan Fungsional jenjang Ahli Pertama
    di lingkungannya.
    (2) Dalam hal tidak terdapat Pejabat Administrator pada
    Unit Kerja tersebut, Pejabat Fungsional jenjang Ahli
    Madya tertentu dapat menjatuhkan Hukuman Disiplin
  • 25 –
    ringan bagi PNS yang berada 1 (satu) tingkat
    di bawahnya.
    (3) Pejabat Fungsional jenjang Ahli Madya sebagaimana
    dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan
    keputusan PPK.
    Pasal 30
    (1) Pejabat Pengawas atau pejabat lain yang setara
    di Instansi Daerah Kabupaten/Kota berwenang
    menjatuhkan Hukuman Disiplin:
    a. ringan bagi PNS yang berada 1 (satu) tingkat
    di bawahnya dan bagi Pejabat Fungsional jenjang
    Ahli Pertama di lingkungannya; dan
    b. ringan dan sedang bagi PNS di lingkungannya yang
    berada 2 (dua) tingkat di bawahnya.
    (2) Dalam hal tidak terdapat Pejabat Pengawas pada Unit
    Kerja tersebut, Pejabat Fungsional jenjang Ahli Muda
    tertentu dapat menjatuhkan Hukuman Disiplin ringan
    bagi PNS yang berada 1 (satu) tingkat di bawahnya.
    (3) Pejabat Fungsional jenjang Ahli Muda sebagaimana
    dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan
    keputusan PPK.
    Bagian Kelima
    Pejabat yang Berwenang Menghukum
    Pada Perwakilan Republik Indonesia
    Pasal 31
    Kepala Perwakilan Republik Indonesia berwenang
    menjatuhkan Hukuman Disiplin bagi PNS yang ditugaskan
    pada kantor Perwakilan Republik Indonesia, dengan
    ketentuan sebagai berikut:
    a. Hukuman Disiplin ringan bagi PNS yang berada 1 (satu)
    tingkat di bawahnya; dan
    b. Hukuman Disiplin sedang bagi PNS yang berada 2 (dua)
    tingkat di bawahnya.
  • 26 –
    Bagian Keenam
    Pejabat Lain Yang Setara
    Pasal 32
    Pejabat lain yang setara sebagaimana dimaksud dalam Pasal
    16 sampai dengan Pasal 20, Pasal 22 sampai dengan Pasal
    26, dan Pasal 28 sampai dengan Pasal 30 merupakan PNS
    yang menduduki Jabatan Fungsional dan diberi tugas
    tambahan untuk memimpin satuan Unit Kerja atau Unit
    Pelaksana Teknis tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan
    perundang-undangan, meliputi:
    a. rektor dan dekan pada perguruan tinggi negeri, setara
    dengan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
    b. direktur rumah sakit provinsi, setara dengan Pejabat
    Pimpinan Tinggi Pratama;
    c. direktur rumah sakit kota, setara dengan Pejabat
    Pimpinan Tinggi Pratama;
    d. direktur rumah sakit kabupaten, setara dengan Pejabat
    Pimpinan Tinggi Pratama;
    e. direktur akademi, setara dengan Pejabat Administrator;
    f. kepala pusat kesehatan masyarakat, setara dengan
    Pejabat Pengawas;
    g. kepala sekolah, setara dengan Pejabat Pengawas; dan
    h. kepala sanggar kegiatan belajar, setara dengan Pejabat
    Pengawas.
    Bagian Ketujuh
    Penjatuhan Hukuman Disiplin
    Oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum
    Pasal 33
    (1) Pejabat yang Berwenang Menghukum wajib menjatuhkan
    Hukuman Disiplin kepada PNS yang melakukan
    Pelanggaran Disiplin.
    (2) Dalam hal Pejabat yang Berwenang Menghukum tidak
    menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada PNS yang
    melakukan Pelanggaran Disiplin, pejabat tersebut
    dijatuhi Hukuman Disiplin oleh atasannya.
  • 27 –
    (3) Hukuman Disiplin yang dijatuhkan kepada Pejabat yang
    Berwenang Menghukum sebagaimana dimaksud pada
    ayat (2) berupa jenis Hukuman Disiplin yang lebih berat.
    (4) Penjatuhan Hukuman Disiplin kepada Pejabat yang
    Berwenang Menghukum dilakukan secara berjenjang.
    (5) Penjatuhan Hukuman Disiplin kepada Pejabat yang
    Berwenang Menghukum yang tidak menjatuhkan
    Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
    dilakukan setelah melalui proses pemeriksaan.
    (6) Selain menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada Pejabat
    yang Berwenang Menghukum, atasan dari Pejabat
    tersebut juga menjatuhkan Hukuman Disiplin terhadap
    PNS yang melakukan Pelanggaran Disiplin.
    (7) Contoh kasus penjatuhan Hukuman Disiplin oleh atasan
    Pejabat yang Berwenang Menghukum sebagaimana
    dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam LampiranAngka 7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
    Peraturan Badan ini.
    (8) Dalam hal tidak terdapat Pejabat yang Berwenang
    Menghukum, kewenangan menjatuhkan Hukuman
    Disiplin menjadi kewenangan pejabat yang lebih tinggi.
    (9) Kondisi tidak terdapat Pejabat yang Berwenang
    Menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (8)
    apabila terdapat satuan organisasi yang
    pejabatnya lowong.
    (10) Contoh kasus tidak terdapatnya Pejabat yang Berwenang
    Menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (9)
    tercantum dalam Lampiran-Angka 8 yang merupakan
    bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
  • 28 –
    BAB V
    PEMANGGILAN, PEMERIKSAAN, PENJATUHAN, DAN
    PENYAMPAIAN KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN
    Bagian Kesatu
    Tata Cara Pemanggilan
    Pasal 34
    (1) PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin,
    dipanggil secara tertulis untuk diperiksa oleh atasan
    langsung atau tim pemeriksa.
    (2) Pemanggilan secara tertulis bagi PNS yang diduga
    melakukan Pelanggaran Disiplin, dilakukan paling
    lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.
    (3) Dalam hal PNS tidak memenuhi panggilan sebagaimana
    dimaksud pada ayat (2), dilakukan pemanggilan kedua
    paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal
    seharusnya yang bersangkutan diperiksa sesuai surat
    panggilan yang pertama.
    (4) Format surat panggilan sebagaimana dimaksud pada
    ayat (1) tercantum dalam Lampiran-Angka 9 yang
    merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
    Badan ini.
    (5) Apabila PNS yang bersangkutan tidak hadir pada tanggal
    pemeriksaan kedua, maka Pejabat yang Berwenang
    Menghukum menjatuhkan Hukuman Disiplin
    berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa
    dilakukan pemeriksaan.
    (6) Contoh kasus penjatuhan Hukuman Disiplin tanpa
    dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada
    ayat (5) sebagaimana tercantum dalam LampiranAngka 10 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
    Peraturan Badan ini.
  • 29 –
    Bagian Kedua
    Tata Cara Pemeriksaan
    Pasal 35
    (1) Dalam menentukan tanggal pemeriksaan, atasan
    langsung atau tim pemeriksa harus memperhatikan
    waktu yang diperlukan untuk menyampaikan dan
    diterimanya surat panggilan.
    (2) Sebelum dilakukan pemeriksaan, atasan langsung atau
    tim pemeriksa mempelajari lebih dahulu dengan
    seksama setiap laporan atau seluruh bahan mengenai
    Pelanggaran Disiplin yang diduga dilakukan oleh PNS
    yang bersangkutan.
    (3) Pemeriksaan hanya diketahui dan dihadiri oleh PNS yang
    diperiksa dan pemeriksa.
    Pasal 36
    (1) Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin dilakukan secara
    tertutup melalui tatap muka langsung maupun
    secara virtual.
    (2) PNS yang diperiksa wajib menjawab segala pertanyaan
    yang diajukan oleh atasan langsungnya atau tim
    pemeriksa.
    (3) Apabila PNS yang diperiksa mempersulit pemeriksaan,
    maka hal tersebut dituangkan dalam berita acara
    pemeriksaan dan menjadi faktor yang memberatkan
    untuk bahan penjatuhan Hukuman Disiplin.
    (4) Hasil pemeriksaan dituangkan dalam berita acara
    pemeriksaan, yang dibuat sesuai dengan contoh
    sebagaimana tercantum dalam Lampiran-Angka 11 yang
    merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
    Badan ini.
    (5) Berita acara pemeriksaan digunakan sebagai dasar
    keputusan Hukuman Disiplin yang harus menyebutkan
    Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh PNS yang
    bersangkutan.
  • 30 –
    (6) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan
    atasan langsung PNS yang bersangkutan diduga
    melakukan Pelanggaran Disiplin berat, atasan langsung
    melaporkan secara hierarki kepada PPK atau pejabat lain
    yang ditunjuk disertai Berita Acara Pemeriksaan untuk
    membentuk tim pemeriksa.
    (7) Apabila menurut hasil pemeriksaan, ternyata
    kewenangan untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin
    kepada PNS tersebut merupakan kewenangan:
    a. atasan langsung yang bersangkutan, atasan
    langsung tersebut wajib menjatuhkan Hukuman
    Disiplin; atau
    b. pejabat yang lebih tinggi, atasan langsung wajib
    melaporkan secara hierarki disertai berita acara
    pemeriksaan dan laporan hasil pemeriksaan.
    (8) Contoh kasus penjatuhan Hukuman Disiplin oleh
    Pejabat yang lebih tinggi dan contoh format laporan hasil
    pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
    huruf b sebagaimana tercantum dalam LampiranAngka 12 Peraturan Badan ini.
    (9) Apabila pada berita acara pemeriksaan sebagaimana
    dimaksud pada ayat (5) terdapat informasi atau
    keterangan yang dianggap tidak sesuai dengan apa yang
    diucapkan, maka PNS yang diperiksa harus
    memberitahukan kepada pemeriksa, dan pemeriksa
    wajib memperbaikinya.
    (10) Apabila PNS yang diperiksa tidak bersedia
    menandatangani berita acara pemeriksaan, maka cukup
    ditandatangani oleh pemeriksa dengan memberikan
    catatan dalam berita acara pemeriksaan bahwa PNS yang
    diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara
    pemeriksaan tersebut.
    (11) Berita acara pemeriksaan yang tidak ditandatangani oleh
    PNS yang diperiksa sebagaimana dimaksud pada
    ayat (10), tetap dijadikan sebagai dasar untuk
    menjatuhkan Hukuman Disiplin.
  • 31 –
    (12) PNS yang telah diperiksa berhak mendapat salinan berita
    acara pemeriksaan.
    (13) PNS yang sedang dalam proses pemeriksaan karena
    diduga melakukan Pelanggaran Disiplin atau sedang
    mengajukan Upaya Administratif, tidak dapat disetujui
    untuk pindah instansi.
    Bagian Ketiga
    Tim Pemeriksa
    Pasal 37
    (1) Tim pemeriksa dapat dibentuk dalam hal
    terdapat Pelanggaran Disiplin yang ancaman
    hukumannya sedang.
    (2) Tim pemeriksa wajib dibentuk dalam hal terdapat
    Pelanggaran Disiplin yang ancaman hukumannya berat.
    (3) Kewenangan pembentukan tim pemeriksa sebagaimana
    dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh
    PPK/Pejabat lain yang ditunjuk.
    Pasal 38
    (1) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37
    ayat (1) terdiri dari unsur atasan langsung, unsur
    pengawasan, dan unsur kepegawaian.
    (2) Selain unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tim
    pemeriksa dapat melibatkan pejabat lain yang ditunjuk.
    (3) Susunan tim pemeriksa terdiri atas:
    a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
    b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
    c. paling kurang 1 (satu) orang anggota.
    (4) Pejabat yang ditugaskan menjadi tim pemeriksa harus
    memiliki jabatan paling rendah setingkat dengan PNS
    yang diperiksa.
    (5) Apabila diperlukan, untuk mendapatkan keterangan
    yang lebih lengkap dan untuk menjamin objektivitas
    dalam pemeriksaan dugaan Pelanggaran Disiplin, atasan
    langsung, tim pemeriksa, atau Pejabat yang Berwenang
    Menghukum dapat meminta keterangan dari pihak lain
    yang terkait.
  • 32 –
    (6) Tim pemeriksa bersifat temporer (Ad Hoc) yang bertugas
    sampai proses pemeriksaan terhadap suatu dugaan
    Pelanggaran Disiplin yang dilakukan seorang PNS selesai
    dilaksanakan.
    (7) Contoh kasus penyusunan tim pemeriksa dan contoh
    format pembentukan tim pemeriksa sebagaimana
    tercantum dalam Lampiran-Angka 13 Peraturan
    Badan ini.
    Pasal 39
    (1) Dalam hal PNS yang diduga melakukan Pelanggaran
    Disiplin menduduki jabatan Sekretaris Daerah Provinsi,
    yang menjadi unsur tim pemeriksa, meliputi:
    a. Gubernur; dan
    b. Pejabat di lingkungan Kementerian yang
    menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
    dalam negeri.
    (2) Dalam hal PNS yang diduga melakukan Pelanggaran
    Disiplin menduduki jabatan Sekretaris Daerah
    Kabupaten/Kota yang memerlukan pembentukan tim
    pemeriksa, yang menjadi unsur tim pemeriksa meliputi:
    a. Bupati/Walikota; dan
    b. Pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi.
    Bagian Keempat
    Pembebasan Sementara dari Tugas Jabatan
    Pasal 40
    (1) Untuk kelancaran pemeriksaan sebagaimana dimaksud
    dalam Pasal 35 PNS yang diduga melakukan Pelanggaran
    Disiplin dan kemungkinan akan dijatuhi Hukuman
    Disiplin berat, dapat dibebaskan sementara dari tugas
    jabatannya oleh atasan langsung sejak yang
    bersangkutan diperiksa.
    (2) Pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada
    ayat (1) dilakukan dalam hal pemeriksaan Pelanggaran
    Disiplin mengganggu berjalannya tugas kedinasan.
  • 33 –
    (3) Pembebasan sementara dari tugas jabatan sebagaimana
    dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai contoh format
    sebagaimana tercantum dalam Lampiran-Angka 14
    Peraturan Badan ini.
    (4) PNS yang dibebaskan sementara dari tugas jabatannya,
    tetap Masuk Kerja dan diberikan hak-hak
    kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan
    perundang-undangan.
    (5) Contoh kasus PNS yang dibebaskan sementara dari
    tugas jabatannya sebagaimana tercantum dalam
    Lampiran-Angka 15 Peraturan Badan ini.
    Bagian Kelima
    Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin
    Pasal 41
    (1) Pejabat yang Berwenang Menghukum menjatuhkan
    Hukuman Disiplin berdasarkan hasil pemeriksaan
    sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.
    (2) Hukuman Disiplin bersifat pembinaan yang dilakukan
    untuk memperbaiki dan mendidik PNS yang melakukan
    Pelanggaran Disiplin, agar yang bersangkutan menyesal
    dan berusaha tidak mengulangi serta memperbaiki diri
    pada masa yang akan datang.
    Pasal 42
    (1) Sebelum menjatuhkan Hukuman Disiplin, Pejabat yang
    Berwenang Menghukum wajib:
    a. mempelajari dengan teliti hasil pemeriksaan;
    b. memerhatikan dengan seksama latar belakang
    atau faktor-faktor yang mendorong seorang
    PNS melakukan Pelanggaran Disiplin;
    c. menilai hal yang memberatkan atau meringankan
    dalam penjatuhan Hukuman Disiplin; dan
    d. menilai dampak yang ditimbulkan dari Pelanggaran
    Disiplin yang dilakukan.
  • 34 –
    (2) Dalam keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana
    dimaksud pada ayat (1) harus disebutkan Pelanggaran
    Disiplin yang dilakukan oleh PNS yang bersangkutan.
    (3) Dalam hal terdapat PNS yang melakukan Pelanggaran
    Disiplin yang jenisnya sama namun dengan latar
    belakang atau faktor-faktor yang mendorong serta
    dampak pelanggaran yang berbeda, Pejabat yang
    Berwenang Menghukum dapat menjatuhkan jenis
    Hukuman Disiplin yang berbeda, sesuai dengan
    contoh kasus sebagaimana tercantum dalam
    Lampiran-Angka 16 yang merupakan bagian tidak
    terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
    (4) Dalam hal tidak terdapat Pejabat yang Berwenang
    Menghukum karena pejabatnya lowong, kewenangan
    menjatuhkan Hukuman Disiplin menjadi kewenangan
    pejabat yang lebih tinggi.
    (5) Setiap Penjatuhan Hukuman Disiplin harus ditetapkan
    dengan keputusan Pejabat yang Berwenang Menghukum,
    sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum
    dalam Lampiran-Angka 17 yang merupakan bagian tidak
    terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
    Pasal 43
    PNS yang menduduki Jabatan Fungsional yang melakukan
    Pelanggaran Disiplin berat dan dijatuhi Hukuman Disiplin
    berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama
    12 (dua belas) bulan, berlaku ketentuan sebagai berikut:
    a. penurunan jabatan setingkat lebih rendah dimaknai
    sebagai penurunan jenjang jabatan setingkat lebih
    rendah;
    b. dalam hal Jabatan Fungsional memiliki jenjang keahlian
    dan keterampilan, maka penurunan jabatan setingkat
    lebih rendah bagi PNS yang menduduki Jabatan
    Fungsional jenjang Ahli Pertama dimaknai sebagai
    penurunan jabatan menjadi Jabatan Fungsional jenjang
    Keterampilan Penyelia.
  • 35 –
    c. dalam hal suatu Jabatan Fungsional hanya memiliki
    Kategori Keahlian, maka PNS yang menduduki Jabatan
    Fungsional jenjang Ahli Pertama yang dijatuhi Hukuman
    Disiplin berat berupa penurunan jabatan setingkat lebih
    rendah selama 12 (dua belas) bulan dimaknai sebagai
    penurunan ke dalam Jabatan Pelaksana dengan kelas
    jabatan setingkat lebih rendah dari jabatan semula.
    d. PNS yang menduduki Jabatan Fungsional jenjang
    Kategori Keterampilan dengan jenjang terendah yang
    dijatuhi Hukuman Disiplin berat berupa penurunan
    jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas)
    bulan dimaknai sebagai penurunan ke dalam Jabatan
    Pelaksana dengan kelas jabatan setingkat lebih rendah
    dari jabatan semula.
    e. PNS yang menduduki Jabatan Fungsional jenjang Ahli
    Utama dan Jabatan Fungsional jenjang Ahli Madya yang
    dijatuhi Hukuman Disiplin berupa penurunan jabatan
    setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan,
    maka batas usia pensiunnya mengikuti jabatan terakhir
    setelah yang bersangkutan dijatuhi Hukuman Disiplin.
    Pasal 44
    Dalam hal PNS yang menjalani penugasan akan dijatuhi
    Hukuman Disiplin yang bukan menjadi kewenangan instansi
    tempat menjalani penugasan, pimpinan instansi atau kepala
    perwakilan mengusulkan penjatuhan Hukuman Disiplin
    kepada PPK instansi induknya disertai berita acara
    pemeriksaan.
    Pasal 45
    (1) PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin dan
    perbuatan yang dilakukan terindikasi melanggar
    ketentuan peraturan perundang-undangan pidana, tetap
    dapat dilakukan pemanggilan, pemeriksaan, dan
    penjatuhan Hukuman Disiplin sesuai dengan ketentuan
    Peraturan Badan ini.
  • 36 –
    (2) Dalam hal PNS yang terindikasi melanggar ketentuan
    peraturan perundang-undangan pidana sebagaimana
    dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan
    pemberhentian tidak dengan hormat menurut peraturan
    perundang-undangan, maka proses penjatuhan
    Hukuman Disiplin menunggu putusan pengadilan yang
    berkekuatan hukum tetap.
    Bagian Keenam
    Pertimbangan Dalam Menentukan Jenis Hukuman Disiplin
    Pasal 46
    (1) Dalam menentukan jenis Hukuman Disiplin, Pejabat
    yang Berwenang Menghukum harus mempertimbangkan
    kesesuaian jenis pelanggaran dengan Hukuman Disiplin
    dan dampak dari Pelanggaran Disiplin.
    (2) Contoh kasus pertimbangan dalam menjatuhkan
    Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
    tercantum dalam Lampiran-Angka 18 yang merupakan
    bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
    (3) Dalam hal PNS yang berdasarkan hasil pemeriksaan
    ternyata melakukan beberapa Pelanggaran Disiplin,
    maka kepada PNS yang bersangkutan hanya dapat
    dijatuhi 1 (satu) jenis Hukuman Disiplin yang terberat
    setelah mempertimbangkan pelanggaran yang dilakukan.
    (4) Contoh kasus PNS yang melakukan beberapa
    Pelanggaran Disiplin sebagaimana dimaksud pada
    ayat (3) tercantum dalam Lampiran-Angka 18 yang
    merupakan bagian yang tidak terpisahkan Peraturan
    Badan ini.
    (5) PNS yang pernah dijatuhi Hukuman Disiplin, kemudian
    melakukan Pelanggaran Disiplin yang sifatnya sama,
    kepadanya dijatuhi Hukuman Disiplin yang lebih berat
    dari Hukuman Disiplin terakhir yang pernah dijatuhkan
    kepadanya.
  • 37 –
    (6) Contoh kasus PNS yang pernah dijatuhi Hukuman
    Disiplin, kemudian melakukan Pelanggaran Disiplin yang
    sifatnya sama sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
    tercantum dalam Lampiran-Angka 18 yang merupakan
    bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
    (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak
    berlaku bagi Pelanggaran Disiplin tidak Masuk Kerja dan
    menaati jam kerja.
    Pasal 47
    (1) Penjatuhan Hukuman Disiplin kepada PNS yang berupa
    penurunan jabatan setingkat lebih rendah berlaku
    selama 12 (dua belas) bulan.
    (2) Penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud
    pada ayat (1) mempertimbangkan formasi jabatan dan
    kesesuaian kompetensi yang bersangkutan dengan
    persyaratan jabatan yang ditentukan.
    (3) Hukuman Disiplin yang berupa penurunan jabatan
    setingkat lebih rendah sebagaimana dimaksud pada
    ayat (1) wajib ditindaklanjuti oleh PPK dengan
    menetapkan keputusan pengangkatan dalam jabatan.
    (4) PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin berupa penurunan
    jabatan setingkat lebih rendah sebagaimana dimaksud
    pada ayat (1), diberikan tunjangan jabatan sesuai
    dengan jabatan baru yang didudukinya.
    (5) Setelah menjalani Hukuman Disiplin yang berupa
    penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama
    12 (dua belas) bulan, maka PNS yang bersangkutan tidak
    serta merta kembali kepada jabatan yang semula
    didudukinya.
    (6) Mekanisme untuk duduk kembali ke jabatan yang
    semula, setingkat, atau jabatan lain dilakukan sesuai
    dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
    sesuai contoh kasus sebagaimana tercantum dalam
    Lampiran-Angka 19 yang merupakan bagian yang tidak
    terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
  • 38 –
    (7) PNS yang telah selesai menjalani Hukuman Disiplin
    berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah
    selama 12 (dua belas) bulan, kemudian diangkat dalam
    jabatan semula, setingkat, atau jabatan lain wajib
    dilantik dan diambil sumpah/janjinya.
    (8) Hukuman Disiplin yang berupa penurunan jabatan
    setingkat lebih rendah bagi PNS yang menduduki
    Jabatan Pelaksana merupakan penurunan kelas jabatan
    setingkat lebih rendah dari kelas jabatan yang
    didudukinya, sesuai contoh kasus dan contoh format
    keputusan sebagaimana tercantum dalam LampiranAngka 20 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
    Peraturan Badan ini.
    Pasal 48
    (1) Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa pembebasan dari
    jabatannya menjadi jabatan Pelaksana berlaku selama
    12 (dua belas) bulan.
    (2) Penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud
    pada ayat (1) mempertimbangkan formasi jabatan dan
    kesesuaian kompetensi yang bersangkutan dengan
    persyaratan jabatan yang ditentukan.
    (3) Hukuman Disiplin yang berupa pembebasan dari
    jabatannya menjadi jabatan Pelaksana sebagaimana
    dimaksud pada ayat (1) wajib ditindaklanjuti oleh
    PPK dengan menetapkan keputusan pengangkatan
    dalam jabatan.
    (4) PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin berupa
    pembebasan dari jabatannya menjadi Jabatan Pelaksana
    selama 12 (dua belas) bulan, diberikan tunjangan
    jabatan sesuai dengan jabatan baru yang didudukinya.
    (5) Setelah menjalani Hukuman Disiplin pembebasan dari
    jabatannya menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 (dua
    belas) bulan, maka PNS yang bersangkutan tidak serta
    merta kembali kepada jabatan yang semula didudukinya.
  • 39 –
    (6) Mekanisme untuk duduk kembali ke jabatan yang
    semula, setingkat, atau jabatan lain dilakukan sesuai
    dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    (7) PNS yang telah selesai menjalani Hukuman Disiplin
    berupa pembebasan dari jabatannya menjadi Jabatan
    Pelaksana selama 12 (dua belas) bulan, kemudian
    diangkat dalam jabatan semula, setingkat, atau jabatan
    lain wajib dilantik dan diambil sumpah/janjinya.
    (8) Hukuman disiplin yang berupa pembebasan dari
    jabatannya menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 (dua
    belas) bulan bagi PNS yang menduduki Jabatan
    Pelaksana merupakan penurunan kelas jabatan
    ke dalam kelas jabatan terendah yang terdapat pada
    Instansi tempat yang bersangkutan bekerja, sesuai
    contoh kasus dan contoh format keputusan sebagaimana
    tercantum dalam Lampiran-Angka 20 yang merupakan
    bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
    Bagian Ketujuh
    Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin
    Pasal 49
    (1) Penyampaian keputusan Hukuman Disiplin dilakukan
    oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum atau pejabat
    lain yang ditunjuk.
    (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memanggil
    secara tertulis PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin
    untuk hadir menerima keputusan Hukuman Disiplin.
    (3) Surat panggilan tertulis untuk menerima keputusan
    Hukuman Disiplin dibuat sesuai contoh format
    sebagaimana tercantum dalam Lampiran-Angka 21 yang
    merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
    Badan ini.
    (4) Keputusan Hukuman Disiplin disampaikan secara
    tertutup oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum atau
    pejabat lain yang ditunjuk kepada PNS yang
    bersangkutan dan tembusannya disampaikan kepada
    pejabat lain yang terkait.
  • 40 –
    (5) Penyampaian secara tertutup sebagaimana dimaksud
    pada ayat (4) merupakan penyampaian keputusan
    Hukuman Disiplin yang hanya diketahui oleh PNS yang
    dijatuhi Hukuman Disiplin dan pejabat yang
    menyampaikan, serta pejabat lain yang terkait.
    (6) Penyampaian keputusan Hukuman Disiplin dilakukan
    paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak
    keputusan Hukuman Disiplin ditetapkan.
    (7) Dalam hal PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin tidak
    hadir pada saat penyampaian keputusan Hukuman
    Disiplin, keputusan Hukuman Disiplin dikirim kepada
    yang bersangkutan.
    (8) Pengiriman keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana
    dimaksud pada ayat (7) dilakukan paling lambat 3 (tiga)
    hari kerja terhitung sejak tanggal penyampaian
    keputusan Hukuman Disiplin dilakukan sebagaimana
    dimaksud pada ayat (6).
    (9) Hukuman Disiplin yang ditetapkan dengan keputusan
    Presiden disampaikan kepada PNS yang dijatuhi
    Hukuman Disiplin oleh pimpinan instansi atau pejabat
    lain yang ditunjuk.
    BAB VI
    BERLAKUNYA HUKUMAN DISIPLIN,
    HAPUSNYA KEWAJIBAN MENJALANI HUKUMAN DISIPLIN,
    DAN HAK-HAK KEPEGAWAIAN
    Bagian Kesatu
    Berlakunya Hukuman Disiplin
    Pasal 50
    (1) Keputusan Hukuman Disiplin berlaku pada hari kerja
    ke-15 (lima belas) sejak keputusan diterima.
    (2) Dalam hal PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin tidak
    hadir pada saat penyampaian keputusan Hukuman
    Disiplin, keputusan Hukuman Disiplin berlaku pada hari
    kerja ke-15 (lima belas) terhitung sejak tanggal
    diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim
    ke alamat PNS yang bersangkutan.
  • 41 –
    (3) Keputusan Hukuman Disiplin yang diajukan Upaya
    Administratif baik yang berupa Keberatan maupun
    Banding Administratif, berlaku sesuai dengan keputusan
    Upaya Administratifnya.
    (4) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada
    ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
    peraturan perundang-undangan yang mengatur
    mengenai Upaya Administratif.
    (5) Keputusan Hukuman Disiplin ringan selesai dijalani
    sejak Keputusan tersebut berlaku, sesuai contoh kasus
    sebagaimana tercantum dalam Lampiran-Angka 22 yang
    merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
    Badan ini.
    Bagian Kedua
    Hak-Hak Kepegawaian
    Pasal 51
    (1) PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin berupa
    pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan
    sendiri diberikan hak-hak kepegawaian sesuai ketentuan
    peraturan perundang-undangan yang mengatur
    mengenai pemberhentian dan pensiun PNS.
    (2) PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin berupa
    pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan
    sendiri tidak diberikan kenaikan pangkat pengabdian.
    (3) PNS yang untuk kelancaran pemeriksaan dibebaskan
    sementara dari tugas jabatannya karena diduga
    melakukan Pelanggaran Disiplin berat, tetap Masuk
    Kerja dan diberikan hak-hak kepegawaiannya meliputi
    gaji, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, penghasilan
    lain, dan fasilitas yang diterima sebelum yang
    bersangkutan dibebaskan sementara dari tugas jabatan.
  • 42 –
    Bagian Ketiga
    Penghentian Pembayaran Gaji
    Pasal 52
    Penghentian pembayaran gaji PNS yang tidak Masuk Kerja
    dan tidak menaati ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah
    secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja
    dilakukan sebagai berikut:
    a. atasan langsung atau pimpinan Unit Kerja dari PNS yang
    bersangkutan, memberitahukan secara tertulis kepada
    Unit Kerja yang membidangi kepegawaian;
    b. Unit Kerja yang membidangi kepegawaian sebagaimana
    dimaksud pada huruf a melakukan verifikasi dan
    validasi terhadap kebenaran data tidak Masuk Kerja dan
    menaati ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah PNS
    dimaksud;
    c. hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada
    huruf b disampaikan kepada Pimpinan Unit Kerja atau
    Kepala Satuan Kerja yang menjabat sebagai kuasa
    pengguna anggaran sebagai dasar penghentian
    pembayaran gaji;
    d. Kuasa pengguna anggaran melaksanakan penghentian
    pembayaran gaji sebagaimana dimaksud pada huruf c
    yang ditetapkan dalam keputusan kuasa pengguna
    anggaran;
    e. Dalam hal Pimpinan Unit Kerja atau Kepala Satuan Kerja
    yang menjabat sebagai kuasa pengguna anggaran
    merupakan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, pelaksanaan
    penghentian pembayaran gaji dapat didelegasikan
    kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang
    membidangi urusan keuangan;
    f. Tata cara penghentian pembayaran gaji sebagaimana
    dimaksud pada huruf d dan huruf e dilaksanakan sesuai
    ketentuan peraturan perundang-undangan yang
    mengatur mengenai pelaksanaan anggaran pendapatan
    dan belanja negara/daerah; dan
  • 43 –
    g. Contoh kasus penghentian pembayaran gaji
    sebagaimana tercantum dalam Lampiran-Angka 23 yang
    merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
    Badan ini.
    BAB VII
    PENDOKUMENTASIAN KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN
    Pasal 53
    (1) Untuk menjamin terpeliharanya tertib administrasi,
    pejabat pengelola kepegawaian wajib
    mendokumentasikan setiap keputusan Hukuman
    Disiplin PNS di lingkungannya.
    (2) Dokumen keputusan Hukuman Disiplin digunakan
    sebagai salah satu bahan penilaian dalam pembinaan
    PNS yang bersangkutan.
    (3) Pendokumentasian keputusan Hukuman Disiplin
    termasuk dokumen pemanggilan, dokumen pemeriksaan,
    dan dokumen lain yang terkait dengan Pelanggaran
    Disiplin, diunggah ke dalam sistem yang terintegrasi
    dengan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara.
    (4) Sistem yang terintegrasi dengan Sistem Informasi
    Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat
    (3) yaitu I’DIS BKN yang dapat diakses melalui laman
    https://idis.bkn.go.id dan dikelola oleh Badan
    Kepegawaian Negara sesuai dengan ketentuan peraturan
    perundang-undangan.
    (5) Dalam hal PNS pindah instansi, dokumen keputusan
    Hukuman Disiplin PNS dikirimkan oleh pimpinan
    instansi lama kepada pimpinan instansi baru.
  • 44 –
    BAB VIII
    KETENTUAN LAIN-LAIN
    Pasal 54
    (1) Dalam hal PNS yang menduduki Jabatan Pimpinan
    Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, dan
    Jabatan Fungsional dijatuhi Hukuman Disiplin berupa
    penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama
    12 (dua belas) bulan atau pembebasan dari jabatan
    menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 (dua belas) bulan,
    jabatannya dapat diisi sesuai dengan ketentuan
    peraturan perundang-undangan.
    (2) PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin sebagaimana
    dimaksud pada ayat (1), dapat dipertimbangkan
    menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan
    Administrator, Jabatan Pengawas, atau Jabatan
    Fungsional paling cepat 1 (satu) tahun setelah selesai
    menjalani Hukuman Disiplin yang dilaksanakan sesuai
    dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    (3) Dalam hal PNS yang menduduki Jabatan Pimpinan
    Tinggi Pratama dijatuhi Hukuman Disiplin berupa
    penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama
    12 (dua belas) bulan menjadi Pejabat Administrator dan
    berusia lebih dari 58 (lima puluh delapan) tahun, maka
    PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat
    sebagai PNS dalam Jabatan Administrator.
    (4) Penurunan jabatan dari Jabatan Pimpinan Tinggi
    Pratama menjadi Jabatan Administrator sebagaimana
    dimaksud pada ayat (3) dilakukan tanpa melalui
    pengangkatan dalam jabatan serta pelantikan dan
    pengambilan sumpah/janji.
    (5) Dalam hal PNS yang menduduki Jabatan Pimpinan
    Tinggi dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pembebasan
    jabatan menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 (dua
    belas) bulan dan berusia lebih dari 58 (lima puluh
    delapan) tahun, maka PNS yang bersangkutan
    diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dalam
    Jabatan Pelaksana.
  • 45 –
    (6) Dalam hal seorang PNS diusulkan untuk dijatuhi
    Hukuman Disiplin berupa penurunan jabatan setingkat
    lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan atau
    pembebasan dari jabatan menjadi Jabatan Pelaksana
    selama 12 (dua belas) bulan, harus memperhatikan
    ketersediaan jabatan dan kesesuaian kompetensinya.
    Pasal 55
    (1) PNS yang sedang menjalani Hukuman Disiplin tingkat
    sedang atau tingkat berat tidak dapat dipertimbangkan
    kenaikan gaji berkala dan kenaikan pangkatnya.
    (2) PNS yang sedang menjalani Hukuman Disiplin dan
    melakukan Pelanggaran Disiplin, dijatuhi Hukuman
    Disiplin.
    (3) PNS yang sedang menjalani Hukuman Disiplin, apabila
    yang bersangkutan kemudian melakukan Pelanggaran
    Disiplin dan dijatuhi Hukuman Disiplin yang lebih berat,
    maka Hukuman Disiplin yang dijalani sebelumnya
    dianggap selesai dan PNS yang bersangkutan hanya
    menjalani Hukuman Disiplin yang terakhir dijatuhkan
    kepadanya, sesuai contoh kasus sebagaimana tercantum
    dalam Lampiran-Angka 24 yang merupakan bagian tidak
    terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
    (4) PNS yang sedang menjalani Hukuman Disiplin, apabila
    yang bersangkutan kemudian melakukan Pelanggaran
    Disiplin dan dijatuhi Hukuman Disiplin yang lebih
    ringan, maka PNS yang bersangkutan harus menjalani
    Hukuman Disiplin yang pertama kali dijatuhkan sampai
    dengan selesai dilanjutkan dengan Hukuman Disiplin
    yang terakhir dijatuhkan kepadanya, sesuai
    contoh kasus sebagaimana tercantum dalam
    Lampiran-Angka 24 yang merupakan bagian tidak
    terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
    (5) PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin berupa penurunan
    jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas)
    bulan, pengangkatannya ke dalam jabatan yang baru
    ditetapkan dengan keputusan PPK.
  • 46 –
    Pasal 56
    (1) Hasil pemeriksaan unsur pengawasan dan/atau unit
    yang mempunyai tugas pengawasan dapat digunakan
    sebagai bahan untuk melakukan pemeriksaan dan/atau
    pertimbangan untuk melengkapi berita acara
    pemeriksaan atau menjatuhkan Hukuman
    Disiplin terhadap PNS yang diduga melakukan
    Pelanggaran Disiplin.
    (2) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat
    indikasi penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan
    kerugian keuangan negara, maka atasan langsung atau
    tim pemeriksa wajib berkoordinasi dengan aparat
    pengawas intern pemerintah.
    (3) Dalam hal indikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
    terbukti, aparat pengawas intern pemerintah
    merekomendasikan PPK untuk melaporkan kepada
    aparat penegak hukum.
    Pasal 57
    (1) Dokumen surat panggilan, berita acara pemeriksaan,
    dan bahan lain yang menyangkut Hukuman Disiplin
    adalah bersifat rahasia.
    (2) Keputusan Hukuman Disiplin dapat diinformasikan oleh
    PPK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
    yang mengatur tentang keterbukaan informasi publik.
    Pasal 58
    (1) Apabila PNS masih menjalani Hukuman Disiplin karena
    melanggar kewajiban Masuk Kerja dan tidak menaati
    ketentuan jam kerja dan melakukan pelanggaran tidak
    Masuk Kerja lagi, maka kepada yang bersangkutan
    dijatuhi hukuman yang lebih berat dan sisa hukuman
    yang harus dijalani dianggap selesai dan berlanjut
    dengan Hukuman Disiplin yang baru ditetapkan.
  • 47 –
    (2) Pelanggaran terhadap kewajiban Masuk Kerja dan
    menaati ketentuan jam kerja dihitung secara kumulatif
    sampai dengan akhir tahun berjalan yaitu mulai bulan
    Januari sampai dengan bulan Desember tahun yang
    bersangkutan.
    Pasal 59
    (1) Dalam hal pada suatu instansi pemerintah terdapat
    tingkat/eselonisasi jabatan, penurunan jabatan
    setingkat lebih rendah dilakukan berdasarkan
    tingkat/eselonisasi tersebut, sesuai contoh kasus
    sebagaimana tercantum dalam Lampiran-Angka 24 yang
    merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
    Badan ini.
    (2) Dalam hal Pejabat Pimpinan Tinggi Utama diduga
    melakukan Pelanggaran Disiplin, pemeriksaannya
    dilakukan oleh menteri yang mengoordinasikan atau tim
    pemeriksa yang dibentuk oleh menteri yang
    mengoordinasikan.
    (3) Dalam hal Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang
    berkedudukan sebagai PPK pada lembaga negara atau
    lembaga nonstruktural diduga melakukan Pelanggaran
    Disiplin, pemeriksaannya dilakukan oleh pimpinan
    lembaga negara atau lembaga nonstruktural
    yang bersangkutan.
    Pasal 60
    (1) Ketentuan Peraturan Badan ini mutatis mutandis
    berlaku bagi Calon PNS.
    (2) Calon PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat
    sedang atau tingkat berat, dinyatakan tidak memenuhi
    syarat untuk diangkat menjadi PNS dan diberhentikan
    dengan hormat atau diberhentikan dengan hormat tidak
    atas permintaan sendiri sebagai Calon PNS sesuai
    dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  • 48 –
    Pasal 61
    (1) PNS yang menjalani penugasan pada instansi
    pemerintah dan melakukan Pelanggaran Disiplin,
    pemeriksaan dan penjatuhan Hukuman Disiplin selain
    yang berupa:
    a. pemberhentian dengan hormat tidak atas
    permintaan sendiri sebagai PNS; atau
    b. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama
    1 (satu) tahun berdasarkan peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai Disiplin PNS,
    menjadi kewenangan instansi tempat PNS yang
    bersangkutan menjalani penugasan.
    (2) Pejabat yang Berwenang Menghukum pada instansi
    tempat PNS yang bersangkutan menjalani penugasan
    berlaku mutatis mutandis dengan ketentuan Pejabat
    yang Berwenang Menghukum dalam Peraturan
    Badan ini.
    (3) Dalam hal PNS yang menjalani penugasan pada Instansi
    Pemerintah melakukan Pelanggaran Disiplin akan
    dijatuhi Hukuman Disiplin berupa:
    a. pemberhentian dengan hormat tidak atas
    permintaan sendiri sebagai PNS; atau
    b. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama
    1 (satu) tahun berdasarkan peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai Disiplin PNS,
    maka Pejabat yang Berwenang Menghukum merupakan
    pejabat pada instansi induk setelah dilakukan
    pemeriksaan.
    (4) Pemeriksaan dan penjatuhan Hukuman Disiplin PNS
    yang menjalani penugasan di luar instansi pemerintah
    menjadi kewenangan instansi induk berdasarkan data
    dan informasi dari instansi tempat PNS yang
    bersangkutan menjalani penugasan.
  • 49 –
    BAB IX
    KETENTUAN PERALIHAN
    Pasal 62
    Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, penjatuhan
    Hukuman Disiplin Sedang berupa:
    a. pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 25% (dua puluh
    lima persen) selama 6 (enam) bulan, tetap menggunakan
    Hukuman Disiplin berupa penundaan kenaikan gaji
    berkala selama 1 (satu) tahun;
    b. pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 25% (dua puluh
    lima persen) selama 9 (sembilan) bulan, tetap
    menggunakan Hukuman Disiplin berupa penundaan
    kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan
    c. pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 25% (dua puluh
    lima persen) selama 12 (dua belas) bulan, tetap
    menggunakan Hukuman Disiplin berupa penurunan
    pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun,
    sampai dengan peraturan perundang-undangan yang
    mengatur mengenai gaji, tunjangan, dan fasilitas bagi PNS
    mulai berlaku.
    BAB X
    KETENTUAN PENUTUP
    Pasal 63
    Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan
    Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010
    tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor
    53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dicabut
    dan dinyatakan tidak berlaku.
    Pasal 64
    Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal
    diundangkan.

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2O22
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 94 TAHUN 2021
TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL
CONTOH KASUS PELANGGARAN DISIPLIN DAN CONTOH FORMAT PEMANGGILAN,
PEMERIKSAAN, PENJATUHAN, DAN PENYAMPAIAN KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN

  1. Contoh Pelanggaran Disiplin yang Dilakukan di Dalam Maupun di Luar
    Jam Kerja.
    a. Contoh Pelanggaran Disiplin yang Dilakukan di Dalam Jam Kerja
    Sdr. Kuki Andrianto, seorang PNS pada salah satu Instansi Daerah,
    diduga telah melakukan pungutan liar pada saat melakukan
    pelayanan perizinan di Mal Pelayanan Publik. Dalam hal demikian,
    apabila setelah dilakukan pemeriksaan yang bersangkutan terbukti
    melakukan pungutan di luar ketentuan peraturan perundangundangan, yang bersangkutan dinyatakan telah melakukan
    Pelanggaran Disiplin sehingga dijatuhi Hukuman Disiplin.
    b. Contoh Pelanggaran Disiplin yang Dilakukan di Luar Jam Kerja
    Sdr. Stefano Lilihaty, seorang PNS pada salah satu instansi
    pemerintah daerah. Pada akhir pekan, yang bersangkutan membuat
    postingan di media sosial yang berisi ajakan untuk mendukung salah
    satu pasangan calon pada kontestasi Pemilihan Kepala Daerah.
    Dalam hal demikian, apabila berdasarkan hasil pemeriksaan
    Sdr. Stefano Lilihaty terbukti memberikan dukungan terhadap
    pasangan calon peserta pemilihan umum, yang bersangkutan
    dinyatakan telah melakukan Pelanggaran Disiplin sehingga dijatuhi
    Hukuman Disiplin.
  • 2 –
  1. Contoh kasus Pelanggaran Terhadap Kewajiban Masuk Kerja dan Menaati
    Ketentuan Jam Kerja yang Dikenai Hukuman Disiplin Ringan.
    a. 3 (tiga) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan.
    Contoh:
    Sdr. Firman, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a, jabatan
    Analis Kepegawaian. Yang bersangkutan tidak Masuk Kerja tanpa
    alasan yang sah selama 3 (tiga) hari kerja antara bulan Januari
    sampai dengan April 2022. Dalam hal demikian yang bersangkutan
    dijatuhi Hukuman Disiplin Ringan berupa teguran lisan.
    b. 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu)
    tahun berjalan.
    Contoh:
    Sdr. Fika Restriani, pangkat Penata Muda golongan ruang III/a,
    jabatan Pranata Komputer Pertama. Yang bersangkutan sebelumnya
    telah dijatuhi Hukuman Disiplin berupa teguran lisan karena tidak
    Masuk Kerja tanpa alasan yang sah selama 3 (tiga) hari kerja dari
    bulan Januari sampai dengan April 2022. Kemudian antara bulan
    Mei sampai dengan Juli 2022 yang bersangkutan tidak Masuk Kerja
    lagi tanpa alasan yang sah selama 2 (dua) hari kerja.
    Dalam hal demikian setelah dikumulatifkan, jumlah tidak Masuk
    Kerja tanpa alasan yang sah menjadi 5 (lima) hari kerja, maka yang
    bersangkutan dijatuhi Hukuman Disiplin Ringan berupa teguran
    tertulis.
    c. selama 7 (tujuh) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja dalam
    1 (satu) tahun berjalan.
    Contoh:
    Sdr. Fidel Kastro, pangkat Penata Muda golongan ruang III/a,
    jabatan Analis Hukum Pertama. Yang bersangkutan sebelumnya
    telah dijatuhi Hukuman Disiplin berupa teguran tertulis karena tidak
    Masuk Kerja tanpa alasan yang sah selama 5 (lima) hari kerja pada
    kurun waktu bulan Januari sampai dengan Juli 2022.
    Kemudian antara bulan Agustus sampai dengan November 2022 yang
    bersangkutan tidak Masuk Kerja lagi tanpa alasan yang sah selama
    4 (empat) hari kerja. Dalam hal demikian setelah dikumulatifkan,
    jumlah tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah menjadi 9
    (sembilan) hari kerja. Dalam hal demikian, yang bersangkutan
    dijatuhi Hukuman Disiplin Ringan berupa pernyataan tidak puas
    secara tertulis.
  • 3 –
  1. Contoh Kasus Tidak Memberikan Kesempatan Kepada Bawahan Untuk
    Mengembangkan Kompetensi yang Memiliki Dampak Negatif Pada Instansi
    yang Bersangkutan.
    Contoh:
    Sdri. Ricca Rahima, pangkat Penata, golongan ruang III/c, seorang pejabat
    pengawas pada salah satu Lembaga Pemerintah Nonkementerian. Salah
    satu pegawai yang menjadi bawahannya mendapatkan penawaran untuk
    mengikuti kursus singkat di luar negeri sebagai bagian dari Human
    Capital Development Programme (HCDP). Ketika semua persyaratan
    terpenuhi, dan bawahannya akan melaksanakan kursus singkatnya,
    Sdri. Ricca Rahima tidak menyetujui bawahannya untuk mengikuti
    kursus singkat tersebut, tanpa alasan yang jelas. Dalam hal demikian
    karena Sdri. Ricca Rahima tidak memberikan kesempatan kepada
    bawahannya untuk mengembangkan kompetensi sehingga berdampak
    pada HCDP yang sedang dilaksanakan oleh instansinya. Dalam hal
    demikian, apabila berdasarkan hasil pemeriksaan Sdri. Ricca Rahima
    terbukti tidak memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk
    mengembangkan kompetensi, yang bersangkutan dijatuhi Hukuman
    Disiplin Sedang.
  • 4 –
  1. Contoh Kasus Pelanggaran Terhadap Kewajiban Masuk Kerja dan Menaati
    Ketentuan Jam Kerja yang Dikenai Hukuman Disiplin Sedang.
    a. selama 11 (sebelas) sampai dengan 13 (tiga belas) hari kerja dalam 1 (satu)
    tahun berjalan.
    Contoh:
    Sdr. Siswanto, S.H., M.H., pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d,
    jabatan Kepala Subbagian Hukum pada suatu Instansi Pusat. Yang
    bersangkutan sebelumnya telah dijatuhi Hukuman Disiplin Ringan berupa
    pernyataan tidak puas secara tertulis karena tidak Masuk Kerja tanpa
    alasan yang sah selama 9 (sembilan) hari kerja dari bulan Januari sampai
    dengan Febuari 2022.
    Kemudian antara bulan Maret sampai dengan April 2022 yang
    bersangkutan tidak Masuk Kerja lagi tanpa alasan yang sah selama 3 (tiga)
    hari kerja. Setelah dikumulatifkan, jumlah tidak Masuk Kerja tanpa alasan
    yang sah menjadi 12 (dua belas) hari kerja.
    Dalam hal demikian, yang bersangkutan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa
    pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama
    6 (enam) bulan.
    b. selama 14 (empat belas) sampai dengan 16 (enam belas) hari kerja dalam
    1 (satu) tahun berjalan.
    Contoh:
    Sdr. Juliansyah, S.E., MM., pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d,
    jabatan Kepala Subbidang Pengadaan pada Instansi Pusat. Yang
    bersangkutan sebelumnya telah dijatuhi Hukuman Disiplin berupa
    pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama
    6 (enam) bulan karena tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah selama
    14 (empat belas) hari kerja dari mulai bulan Maret sampai dengan
    April 2022.
    Kemudian antara bulan Mei sampai dengan Juli 2022 yang bersangkutan
    tidak Masuk Kerja lagi tanpa alasan yang sah selama 2 (dua) hari kerja.
    Setelah dikumulatifkan, jumlah tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah
    menjadi 16 (enam belas) hari kerja.
    Dalam hal demikian, yang bersangkutan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa
    pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama
    9 (sembilan) bulan.
    c. selama 17 (tujuh belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja dalam
    1 (satu) tahun berjalan.
    Contoh:
    Sdri. Kiki Faiz, S.Hum., pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d,
    jabatan Kepala Subbagian Tata Usaha. Yang bersangkutan sebelumnya
    telah dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemotongan tunjangan kinerja
    sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan karena
    tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah selama 16 (enam belas) hari kerja
    sejak bulan Januari sampai Juli 2022.
    Kemudian antara bulan Agustus sampai dengan Desember 2022 yang
    bersangkutan tidak Masuk Kerja lagi tanpa alasan yang sah selama 3 (tiga)
    hari kerja. Setelah dikumulatifkan, jumlah tidak Masuk Kerja tanpa alasan
    yang sah menjadi 19 (sembilan belas) hari kerja.
    Dalam hal demikian yang bersangkutan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa
    pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama
    12 (dua belas) bulan.
  • 5 –
  1. Contoh Kasus Pelanggaran Terhadap Kewajiban Masuk Kerja dan Menaati
    Ketentuan Jam Kerja yang Dikenai Hukuman Disiplin Berat.
    a. selama 21 (dua puluh satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) hari kerja dalam
    1 (satu) tahun berjalan.
    Contoh:
    Sdr. Ir. Supriyadi, M.M., pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, jabatan Kepala
    Bidang Pengangkatan dan Pensiun pada suatu Instansi Daerah Kabupaten. Yang
    bersangkutan sebelumnya telah dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemotongan
    tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas)
    bulan terhitung mulai tanggal 10 Maret 2022, karena tidak Masuk Kerja tanpa
    alasan yang sah selama 20 (dua puluh) hari kerja dari bulan Januari sampai
    dengan Febuari 2022.
    Kemudian antara bulan Maret sampai dengan April 2022 yang bersangkutan tidak
    Masuk Kerja lagi tanpa alasan yang sah selama 3 (tiga) hari kerja. Setelah
    dikumulatifkan jumlah tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah menjadi 23 (dua
    puluh tiga) hari kerja.
    Dalam hal demikian, yang bersangkutan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa
    penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan.
    b. selama 25 (dua puluh lima) sampai dengan 27 (dua puluh tujuh) hari kerja dalam
    12 (dua belas) bulan.
    Contoh:
    Sdr. Ir. Supriyadi, M.M., pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, jabatan Kepala
    Bidang Pengangkatan dan Pensiun pada Instansi Pusat. Yang bersangkutan
    sebelumnya telah dijatuhi Hukuman Disiplin berupa penurunan jabatan setingkat
    lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan karena tidak Masuk Kerja selama 23 (dua
    puluh tiga) hari kerja tanpa alasan yang sah dari Januari sampai dengan
    April 2022.
    Kemudian antara bulan Mei sampai dengan Juli 2022 yang bersangkutan tidak
    Masuk Kerja lagi tanpa alasan yang sah selama 3 (tiga) hari kerja. Setelah
    dikumulatifkan, jumlah tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah menjadi
    26 (dua puluh enam) hari kerja.
    Dalam hal demikian, yang bersangkutan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa
    pembebasan dari jabatan menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 (dua belas) bulan.
    c. selama 28 (dua puluh delapan) hari kerja atau lebih dalam 1 (satu) tahun.
    Contoh:
    Sdr. Ir. Supriyadi, M.M., pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, jabatan Kepala
    Bidang Pengangkatan dan Pensiun pada suatu Instansi Daerah Kota. Yang
    bersangkutan sebelumnya telah dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pembebasan
    dari jabatan menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 (dua belas) bulan karena tidak
    Masuk Kerja selama 27 (dua puluh tujuh) hari kerja tanpa alasan yang sah dari
    bulan Januari sampai dengan bulan Juli 2022.
    Kemudian antara bulan Agustus sampai dengan Oktober 2022 yang bersangkutan
    tidak Masuk Kerja lagi tanpa alasan yang sah selama 2 (dua) hari kerja. Setelah
    dikumulatifkan, jumlah tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah menjadi
    29 (dua puluh sembilan) hari kerja.
    Dalam hal demikian, yang bersangkutan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa
    pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.
    d. secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja.
    Contoh:
    Sdri. Anima Kicika, pangkat Penata, golongan ruang III/c, Jabatan Pelaksana
    di suatu Instansi Daerah. Yang bersangkutan tidak Masuk Kerja tanpa keterangan
    yang sah secara terus menerus sejak tanggal 1 Oktober sampai dengan
    14 Oktober 2022.
    Dalam hal demikian, yang bersangkutan dijatuhi Hukuman Disiplin Berat berupa
    pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.
  • 6 –
  1. Contoh Kasus Menolak Segala Bentuk Pemberian yang Berkaitan Dengan
    Tugas dan Fungsi Kecuali Penghasilan Sesuai Dengan Ketentuan
    Peraturan Perundang-Undangan.
    Contoh:
    Sdr. Qorun Wamaruk, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d,
    jabatan Kepala Bidang Pelayanan dan Pendaftaran Izin Pendirian
    Bangunan. Yang bersangkutan memiliki tugas dan kewenangan terkait
    pelayanan, registrasi, dan perizinan pendirian bangunan. Ketika
    melakukan pelayanan dan perizinan, yang bersangkutan menerima
    hadiah berupa jam tangan Phillipe Patek dari pihak yang dilayani, karena
    dianggap telah membantu proses pengurusan izin dari pihak tersebut.
    Meskipun mengetahui bahwa terdapat ketentuan untuk menolak segala
    bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali
    penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
    namun Sdr. Qorun Wamaruk tetap menerima dan tidak melaporkan
    pemberian hadiah jam Phillipe Patek tersebut kepada pihak
    yang berwenang.
    Dalam hal demikian, apabila berdasarkan hasil pemeriksaan Sdr. Qorun
    Wamaruk terbukti menerima pemberian yang berkaitan dengan tugas dan
    fungsinya, yang bersangkutan dinyatakan telah melakukan Pelanggaran
    Disiplin sehingga dijatuhi salah satu jenis Hukuman Disiplin Berat.
  • 7 –
  1. Contoh Kasus Atasan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum juga
    Menjatuhkan Hukuman Disiplin Terhadap PNS yang Melakukan
    Pelanggaran Disiplin.
    Contoh:
    Sdr. Aprilio Firmansyah, jabatan Kepala Seksi pada suatu instansi Daerah
    membawahi seorang PNS bernama Sdr. Rommy Dinata, Jabatan
    Fungsional Umum, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c.
    Sdr. Rommy Dinata telah melakukan Pelanggaran Disiplin yang
    seharusnya dijatuhi Hukuman Disiplin berupa teguran tertulis, tetapi
    Sdr. Aprilio Firmansyah sebagai atasan langsungnya tidak menjatuhkan
    hukuman kepada yang bersangkutan.
    Dalam hal demikian, atasan dari Sdr. Aprilio Firmansyah yaitu Sdr. Nasril
    Ilhamsyah, setelah melakukan pemeriksaan dengan seksama,
    menjatuhkan Hukuman Disiplin Ringan berupa pernyataan tidak puas
    secara tertulis kepada Sdr. Aprilio Firmansyah juga menjatuhkan
    Hukuman Disiplin berupa teguran tertulis kepada Sdr. Rommy Dinata.
  • 8 –
  1. Contoh Kasus Kondisi Tidak Terdapat Pejabat yang Berwenang
    Menghukum Karena Terdapat Satuan Organisasi yang Pejabatnya
    Lowong.
    Contoh:
    Sdr. Stefianus Kevin, Jabatan Pelaksana yang bekerja di Dinas Sosial dan
    Pemberdayaan Masyarakat pada salah satu Instansi Daerah, pangkat
    Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b, telah melakukan
    pelanggaran tidak Masuk Kerja selama 5 (lima) hari kerja tanpa alasan
    yang sah. Karena atasan langsungnya yaitu Pejabat Pengawas tidak ada
    atau lowong, maka yang memeriksa dan menjatuhkan Hukuman Disiplin
    Ringan kepada Sdr. Stefianus Kevin berupa teguran lisan adalah
    Pejabat Administrator.
  • 9 –
  1. Contoh Format
    Surat Panggilan
    RAHASIA
    SURAT PANGGILAN I/II *)
    NOMOR : ……………………………………
  2. Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara :
    Nama : ……………………………………………………………………
    NIP : ……………………………………………………………………
    Pangkat : ……………………………………………………………………
    Jabatan : ……………………………………………………………………
    Unit Kerja : ……………………………………………………………………
    untuk menghadap kepada
    Nama : ……………………………………………………………………
    NIP : ……………………………………………………………………
    Pangkat : ……………………………………………………………………
    Jabatan : ……………………………………………………………………
    pada
    Hari : ……………………………………………………………………
    Tanggal : ……………………………………………………………………
    Jam : ……………………………………………………………………
    Tempat : ……………………………………………………………………
    untuk diperiksa/dimintai keterangan*) sehubungan dengan dugaan
    pelanggaran disiplin …………………………………………………………………….. **)
  3. Demikian untuk dilaksanakan.
    …………………………., ………………………..
    Atasan langsung/Ketua Tim Pemeriksa*)
    NAMA …………………………………….
    NIP …………………………………….
    Tembusan Yth :
  4. …………………………………………………………; dan
  5. …………………………………………………………
    *) Coret yang tidak perlu.
    **) Tulislah pelanggaran disiplin yang diduga dilakukan oleh PNS yang
    bersangkutan.
  • 10 –
  1. Contoh Kasus Penjatuhan Hukuman Disiplin Kepada PNS Tanpa
    Dilakukan Pemeriksaan Atas Dasar Ketidakhadiran PNS yang
    Bersangkutan Dalam Pemeriksaan.
    Contoh:
    Sdr. Azriel Fizyah, S.Kom., pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a,
    Pranata Komputer, diduga melakukan Pelanggaran Disiplin. Untuk
    mengetahui atau membuktikan pelanggaran yang diduga dilakukan,
    Sdr. Azriel Fizyah, S.Kom., dipanggil oleh atasan langsungnya secara
    tertulis pada tanggal 5 Oktober 2022 untuk hadir dalam pemeriksaan
    pada tanggal 17 Oktober 2022, tetapi Sdr. Azriel Fizyah, S.Kom. tidak
    hadir pada hari pemeriksaan yang telah ditentukan.
    Kemudian pada tanggal 17 Oktober 2022 atasan langsungnya melakukan
    pemanggilan kedua secara tertulis kepada Sdr. Azriel Fizyah, S.Kom.
    untuk hadir dalam pemeriksaan pada tanggal 27 Oktober 2022.
    Apabila pada saat tanggal pemeriksaan pemanggilan kedua Sdr. Azriel
    Fizyah, S.Kom. tidak juga hadir, maka Pejabat yang Berwenang
    Menghukum menjatuhkan Hukuman Disiplin berdasarkan alat bukti
    dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan terhadap
    PNS yang bersangkutan.
  • 11 –
  1. Contoh Format
    Berita Acara Pemeriksaan
    RAHASIA
    BERITA ACARA PEMERIKSAAN
    Pada hari ini ……………………….., tanggal …………, bulan …………….., tahun …………,
    saya/Tim Pemeriksa masing-masing *):
  2. Nama : …………………………………………………………………..
    NIP : …………………………………………………………………..
    Pangkat : …………………………………………………………………..
    Jabatan : …………………………………………………………………..
  3. Nama : …………………………………………………………………..
    NIP : …………………………………………………………………..
    Pangkat : …………………………………………………………………..
    Jabatan : …………………………………………………………………..
  4. dst.
    berdasarkan wewenang yang ada pada saya/Surat Perintah*) ………………………………,
    telah melakukan pemeriksaan terhadap:
    Nama : ……………………………………………………………………
    NIP : …………………………………………………………………..
    Pangkat : …………………………………………………………………..
    Jabatan : …………………………………………………………………..
    Unit Kerja : …………………………………………………………………..
    karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan
    Pasal …. , ayat …., huruf …., angka …., Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021
    tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
  5. Pertanyaan :
    …………………………………………………………………………………………………………
  6. Jawaban :
    …………………………………………………………………………………………………
  7. Pertanyaan :
    …………………………………………………………………………………………………………
  8. Jawaban :
    …………………………………………………………………………………………………
  9. dst.
    Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana
    mestinya.
    …………………………, …………………….
    Yang diperiksa: Pejabat Pemeriksa/Tim Pemeriksa *)
    N a m a : 1. N a m a :
    NIP : NIP :
    Tanda Tangan : Tanda Tangan :
  10. Nama :
    NIP :
    Tanda Tangan :
  11. Dst.
    *) Coret yang tidak perlu.
  • 12 –
  1. a. Contoh Kasus Penjatuhan Hukuman Disiplin Oleh Pejabat yang Lebih
    Tinggi.
    Contoh:
    Sdr. Anggito Surahman, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c,
    Jabatan Pelaksana, pada suatu Instansi Pusat, diduga telah
    melakukan Pelanggaran Disiplin. Setelah diperiksa oleh Pejabat
    Pengawas, ternyata hukumannya berupa Hukuman Disiplin
    tingkat sedang.
    Dalam hal demikian, karena kewenangan untuk menjatuhkan
    Hukuman Disiplin tingkat sedang merupakan kewenangan Pejabat
    Administrator atau pejabat yang lebih tinggi, maka Pejabat Pengawas
    membuat laporan hasil pemeriksaan kepada Pejabat Administrator
    atau pejabat yang lebih tinggi disertai dengan berita acara
    pemeriksaannya.
  • 13 –
    b. Format Laporan Hasil Pemeriksaan
    Pelanggaran Disiplin
    ……………………………., ………………….
    Kepada
    Yth. ………………………………………
    Di ……………………………………..
    RAHASIA
    Dengan ini dilaporkan dengan hormat, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pada
    hari ………………, tanggal ……………, bulan ………………., tahun ………………..,
    saya/Tim Pemeriksa *) telah melakukan pemeriksaan terhadap:
    Nama : ……………………………………………………………………
    NIP : ……………………………………………………………………
    Pangkat : ……………………………………………………………………
    Jabatan : ……………………………………………………………………
    Unit Kerja : ……………………………………………………………………
    Berdasarkan hasil pemeriksaan, dapat kami laporkan sebagai berikut:
    BENTUK
    PELANGGARAN
    WAKTU TEMPAT FAKTOR YANG
    MEMBERATKAN
    FAKTOR YANG
    MERINGANKAN
    DAMPAK
    PERBUATAN
  1. Yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran disiplin …………………………..,
    sehingga direkomendasikan untuk dijatuhi Hukuman Disiplin
    ……………………………………………………………………………………..
  2. Kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS tersebut diatas
    merupakan kewenangan ………………………………………………………………………. **).
    Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan Berita Acara Pemeriksaan terhadap
    PNS yang bersangkutan untuk digunakan dalam penetapan keputusan penjatuhan
    Hukuman Disiplin.
    Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
    Yang melaporkan
    (Atasan langsung/Ketua Tim Pemeriksa),

NAMA …………………………………….
NIP …………………………………….
Tembusan Yth :

  1. …………………………………………………………; dan
  2. …………………………………………………………
    *) Coret yang tidak perlu.
    **) Isilah sesuai dengan pejabat yang berwenang menghukum.
  • 14 –
  1. a. Contoh Penyusunan Tim Pemeriksa
    Sdr. Alvian Andhika, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a,
    diduga telah melakukan Pelanggaran Disiplin, yang ancaman
    hukumannya berupa Hukuman Disiplin berat. Dalam hal demikian,
    PPK membentuk Tim Pemeriksa yang terdiri dari atasan
    langsungnya, unit kerja yang membidangi pengawasan internal,
    unit kerja yang membidangi kepegawaian, atau pejabat lain
    yang ditunjuk.
  • 15 –
    b. Contoh Format
    Pembentukan Tim Pemeriksa
    RAHASIA
    PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA
    NOMOR : ……………………………………..
  1. Berdasarkan dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr. ……………….,
    NIP. ….……, pangkat ….…, jabatan …………, maka perlu dilakukan pemeriksaan.
  2. Mengingat ancaman hukumannya berupa hukuman disiplin sedang atau berat,
    maka perlu membentuk Tim Pemeriksa yang terdiri dari:
    a. atasan langsung
    Nama : …………………………………………………………….……………
    NIP : …………………………………………………………….……………
    Pangkat : …………………………………………………………….……………
    Jabatan : …………………………………………………………….……………
    b. unsur pengawasan
    Nama : …………………………………………………………….……………
    NIP : …………………………………………………………….……………
    Pangkat : …………………………………………………………….……………
    Jabatan : …………………………………………………………….……………
    c. unsur kepegawaian
    Nama : …………………………………………………………….……………
    NIP : …………………………………………………………….……………
    Pangkat : …………………………………………………………….……………
    Jabatan : …………………………………………………………….……………
    d. pejabat lain yang ditunjuk
    Nama : …………………………………………………………….……………
    NIP : …………………………………………………………….……………
    Pangkat : …………………………………………………………….……………
    Jabatan : …………………………………………………………….……………
  3. Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
    …………………………, ……………………..
    PPK/Pejabat yang ditunjuk ………….*)
    NAMA ………………………………………
    NIP ………………………………………
    Tembusan Yth :
  4. …………………………………………………………; dan
  5. …………………………………………………………
    *) Coret yang tidak perlu.
  • 16 –
  1. Contoh Format
    Keputusan Pembebasan
    Sementara Dari Tugas Jabatannya
    KEPUTUSAN …………………………………………………….*)
    NOMOR …………………………………………………
    DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
    ………………………………………..…………., *)
    Menimbang : bahwa untuk kelancaran pemeriksaan terhadap
    Sdr. ……………………………………, NIP. ………………………………
    atas dugaan pelanggaran disiplin terhadap Pasal …….,
    ayat ……., huruf ……., angka ……. **, Peraturan Pemerintah
    Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
    yang ancaman hukumannya berupa hukuman disiplin tingkat
    berat, perlu menetapkan Keputusan tentang Pembebasan
    Sementara dari Tugas Jabatannya;
    Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
    Sipil Negara;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang
    Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
  3. ……………………………………………………….………………….;
  4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun
    2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
    Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin
    Pegawai Negeri Sipil;
    MEMUTUSKAN:
    Menetapkan :
    KESATU : Membebaskan sementara dari tugas jabatan Saudara:
    Nama : …………………………………………
    NIP : …………………………………………
    Pangkat : …………………………………………
    Jabatan : …………………………………………
    Unit Kerja : …………………………………………
    terhitung mulai tanggal ……………….., sampai ditetapkannya
    keputusan hukuman disiplin, karena yang bersangkutan
    diduga melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan
    Pasal …., ayat .…, huruf …., angka …., Peraturan Pemerintah
    Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
    KEDUA : Selama menjalani pembebasan sementara dari tugas
    jabatannya sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU,
    kepada Sdr. ……………………………….., tersebut tetap diberikan
  • 17 –
    hak-hak kepegawaiannya sesuai ketentuan peraturan
    perundang-undangan.
    KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
    KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk
    dilaksanakan sebagaimana mestinya.
    Ditetapkan di ………………………………
    pada tanggal ……………………………….
    Atasan langsung ……………………….. *)
    NAMA …………………………………….
    NIP …………………………………….
    Diterima tanggal ……………………………..,
    NAMA …………………………………….
    NIP …………………………………….
    Tembusan Yth:
  1. ……………………………………….;
  2. Pejabat lain yang dianggap perlu.
    *) Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum.
    **) Diisi sesuai kebutuhan.
  • 18 –
  1. Contoh PNS yang Dibebaskan Sementara Dari Tugas Jabatannya.
    Contoh: Sdr. Rizky Saputra, S.E., pangkat Penata Muda, Tk. I, golongan
    ruang III/b, Jabatan Pengawas, pada suatu Instansi Pusat. Yang
    bersangkutan diduga telah melakukan Pelanggaran Disiplin dan ancaman
    hukumannya berupa Hukuman Disiplin Berat. Dalam hal demikian,
    untuk memperlancar pemeriksaan, atasan langsungnya yaitu Pejabat
    Administrator dapat membebaskan sementara Sdr. Rizky Saputra, S.E.,
    dari tugas jabatan sebagai Pejabat Pengawas sejak yang bersangkutan
    diperiksa sampai dengan ditetapkannya keputusan Hukuman Disiplin.
    Selama dibebaskan sementara dari tugas jabatan sebagai Pejabat
    Pengawas, yang bersangkutan masih tetap masuk dan bekerja serta
    menerima penghasilan penuh sesuai ketentuan peraturan
    perundang-undangan.
  • 19 –
  1. Contoh Kasus Penjatuhan Hukuman Disiplin Berdasarkan Faktor dan
    Dampak yang Ditimbulkan.
    Contoh 1:
    Sdr. Jemmy Aditya, seorang PNS pada Instansi Pusat, diberikan
    kepercayaan untuk menggunakan komputer yang merupakan barang
    milik negara (BMN). Oleh yang bersangkutan, komputer tersebut dipakai
    secara sembarangan dan digunakan tidak sebagaimana mestinya,
    sehingga mengakibatkan kerusakan pada komputer tersebut. Atas apa
    yang diperbuat oleh Sdr. Jemmy Aditya, Unit Kerja yang merupakan
    tempatnya melaksanakan tugas menjadi kekurangan sarana dan
    prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas kedinasan. Dalam hal
    demikian, perbuatan yang dilakukan oleh Sdr. Jemmy Aditya, dapat
    dikategorikan sebagai perbuatan yang berdampak negatif bagi
    Unit Kerjanya.
    Contoh 2:
    Sdr. Farid Kurniawan, seorang PNS pada Instansi Pusat, diberikan
    kepercayaan untuk menggunakan komputer yang merupakan barang
    milik negara (BMN). Oleh yang bersangkutan, komputer tersebut dijual
    secara tidak sah yang hasil penjualannya dimanfaatkan untuk
    kepentingan pribadi. Ketika dilakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan
    barang milik negara oleh instansi yang berwenang terdapat catatan bahwa
    instansi tempat Sdr. Farid Kurniawan bekerja tidak tertib dalam
    melakukan pengelolaan barang milik negara. Dalam hal demikian,
    perbuatan yang dilakukan oleh Sdr. Farid Kurniawan, dapat dikategorikan
    sebagai perbuatan yang berdampak negatif bagi instansi.
    Contoh 3:
    Sdr. Indro Suhendro, seorang PNS pada Instansi Pusat, diberikan
    kepercayaan untuk menggunakan komputer yang merupakan barang
    milik negara (BMN). Komputer tersebut dipakai oleh yang bersangkutan
    untuk mengelola data yang terkait dengan sistem keamanan dan rahasia
    negara. Suatu ketika komputer tersebut hilang ketika yang bersangkutan
    sedang melakukan tugas di luar kota karena kelalaiannya sendiri.
    Dalam hal demikian karena komputer yang hilang berisi data
    dan dokumen yang terkait dengan keamanan dan rahasia negara maka
    perbuatan Sdr. Indro Suhendro berdampak negatif bagi pemerintah
    dan negara.
  • 20 –
  1. a. Contoh Format
    Keputusan Hukuman Disiplin Teguran Lisan
    KEPUTUSAN ………………………………………………………………..*)
    NOMOR ………………………………………….
    DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
    ……………………….…………………………………., *)
    Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Sdr. …………………….,
    NIP. …………………. telah terbukti melakukan perbuatan berupa
    ………………………………………………………………………………….;
    b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap
    ketentuan Pasal …., ayat …., huruf …., angka …., Peraturan
    Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;
    c. ………………………………………………..………………………………..;
    d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan
    hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin
    yang dilakukannya;
    e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
    dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu
    menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin
    Teguran Lisan;
    Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
    Negara;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin
    Pegawai Negeri Sipil;
  3. ……………………………………………………..……….………………….;
  4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022
    tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor
    94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
    MEMUTUSKAN :
    Menetapkan :
    KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Teguran Lisan kepada:
    Nama : …………………………………………………
    NIP : …………………………………………………
    Pangkat : …………………………………………………
    Jabatan : …………………………………………………
    Unit Kerja : …………………………………………………
    karena yang bersangkutan pada tanggal ……………………..……..,
    telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan
    Pasal ….., ayat …., huruf ….., angka ….., Peraturan Pemerintah
    Nomor 94 Tahun 2021.
    KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas)
    terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima
    keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal
  • 21 –
    diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat
    PNS yang bersangkutan.
    KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk
    dilaksanakan sebagaimana mestinya.
    Ditetapkan di ………………………………
    pada tanggal ……………………………….
    ………………………………………………. *)
    NAMA ………………………………………..
    NIP ………………………………………..
    Tembusan Yth:
  1. ……………………………………….;
  2. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara
    di Jakarta; dan
  3. Pejabat lain yang dianggap perlu.
    *) Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum.
  • 22 –
    b. Contoh Format
    Keputusan Hukuman Disiplin Teguran Tertulis
    KEPUTUSAN ………………………………………………………………..*)
    NOMOR ………………………………………….
    DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
    ……………………….…………………………………., *)
    Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan Sdr. ………………….,
    NIP. …………………, telah terbukti melakukan perbuatan berupa
    …………………………..……………………………………………………….;
    b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap
    ketentuan Pasal …., ayat …., huruf …., angka …., Peraturan
    Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;
    c. ………………………………………………..………………………………..;
    d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan
    hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin
    yang dilakukannya;
    e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
    dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu
    menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin
    Teguran Tertulis;
    Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
    Negara;
  1. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin
    Pegawai Negeri Sipil;
  2. ……………………………………………………..……….………………….;
  3. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022
    tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor
    94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
    MEMUTUSKAN :
    Menetapkan :
    KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Teguran Tertulis kepada:
    Nama : …………………………………………………
    NIP : …………………………………………………
    Pangkat : …………………………………………………
    Jabatan : …………………………………………………
    Unit Kerja : …………………………………………………
    karena yang bersangkutan pada tanggal …………………………… telah
    melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan
    Pasal ….., ayat …., huruf ….., angka ……, Peraturan Pemerintah
    Nomor 94 Tahun 2021.
    KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas)
    terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima
    keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal
  • 23 –
    diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat
    PNS yang bersangkutan.
    KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk
    dilaksanakan sebagaimana mestinya.
    Ditetapkan di ………………………………
    pada tanggal ……………………………….
    ………………………………………………. *)
    NAMA ………………………………………..
    NIP ………………………………………..
    Tembusan Yth:
  1. ……………………………………….;
  2. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara
    di Jakarta; dan
  3. Pejabat lain yang dianggap perlu.
    *) Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum.
  • 24 –
    c. Contoh Format
    Keputusan Hukuman Disiplin
    Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis
    KEPUTUSAN ………………………………………………………………..*)
    NOMOR ………………………………………….
    DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
    ……………………….…………………………………., *)
    Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Sdr. ………………….,
    NIP. …………………, telah terbukti melakukan perbuatan berupa
    …………………………..………………………………………………..……;
    b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap
    ketentuan Pasal …., ayat …., huruf …., angka …., Peraturan
    Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;
    c. ………………………………………………..………………………………..;
    d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan
    hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin
    yang dilakukannya;
    e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
    dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu
    menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin
    Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis;
    Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
    Negara;
  1. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin
    Pegawai Negeri Sipil;
  2. ……………………………………………………..……….………………….;
  3. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022
    tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor
    94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
    MEMUTUSKAN :
    Menetapkan :
    KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pernyataan Tidak Puas
    Secara Tertulis kepada:
    Nama : …………………………………………………
    NIP : …………………………………………………
    Pangkat : …………………………………………………
    Jabatan : …………………………………………………
    Unit Kerja : …………………………………………………
    karena yang bersangkutan pada tanggal ……………………………,
    telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan
    Pasal …., ayat …., huruf ….., angka ….., Peraturan Pemerintah
    Nomor 94 Tahun 2021.
  • 25 –
    KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas)
    terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima
    keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal
    diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat
    PNS yang bersangkutan.
    KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk
    dilaksanakan sebagaimana mestinya.
    Ditetapkan di ………………………………
    pada tanggal ……………………………….
    ………………………………………………. *)
    NAMA ………………………………………..
    NIP ………………………………………..
    Tembusan Yth:
  1. ……………………………………….;
  2. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara
    di Jakarta; dan
  3. Pejabat lain yang dianggap perlu.
    *) Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum.
  • 26 –
    d. Contoh Format
    Keputusan Hukuman Disiplin Pemotongan Tunjangan
    Kinerja Sebesar 25% selama 6 (enam) bulan
    KEPUTUSAN ………………………………………………………………..*)
    NOMOR ………………………………………….
    DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
    ……………………….…………………………………., *)
    Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan ……………..……….**),
    Sdr. ……….……………., NIP. …………………………., telah terbukti
    melakukan perbuatan berupa…………………………………………….;
    b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap
    ketentuan Pasal …., ayat …., huruf …., angka …., Peraturan
    Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;
    c. ………………………………………………..………………………………..;
    d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan
    hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin
    yang dilakukannya;
    e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
    dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu
    menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin
    Pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 25% (dua puluh lima
    persen) selama 6 (enam) bulan;
    Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
    Negara;
  1. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin
    Pegawai Negeri Sipil;
  2. ……………………………………………………..……….………………….;
  3. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022
    tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor
    94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
    MEMUTUSKAN :
    Menetapkan :
    KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pemotongan Tunjangan
    Kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan
    kepada:
    Nama : …………………………………………………
    NIP : …………………………………………………
    Pangkat : …………………………………………………
    Jabatan : …………………………………………………
    Unit Kerja : …………………………………………………
    karena yang bersangkutan pada tanggal ……………………………
    telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan
    Pasal ….., ayat …., huruf …., angka ….., Peraturan Pemerintah
    Nomor 94 Tahun 2021.
  • 27 –
    KEDUA : Terhitung mulai tanggal ….., bulan ….., tahun ….., tunjangan
    kinerja Sdr. …………………….., dipotong sebesar Rp. ……………………
    (……………………………………..), menjadi Rp. ……………………………….
    (……………………………………..), dan terhitung mulai tanggal ….,
    bulan ….., tahun ….., tunjangan kinerjanya dikembalikan pada
    tunjangan kinerja semula.
    KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas)
    terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima
    keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal
    diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat
    PNS yang bersangkutan.
    KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk
    dilaksanakan sebagaimana mestinya.
    Ditetapkan di ………………………………
    pada tanggal ……………………………….
    ………………………………………………. *)
    NAMA ………………………………………..
    NIP ………………………………………..
    Tembusan Yth:
  1. ……………………………………….;
  2. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara
    di Jakarta; dan
  3. Pejabat lain yang dianggap perlu.
    *) Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum.
    **) Diisi sesuai kebutuhan.
  • 28 –
    e. Contoh Format
    Keputusan Hukuman Disiplin Pemotongan Tunjangan
    Kinerja Sebesar 25% selama 9 (sembilan) bulan
    KEPUTUSAN ………………………………………………………………..*)
    NOMOR ………………………………………….
    DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
    ……………………….…………………………………., *)
    Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan ……………..……….**),
    Sdr. ……….……………., NIP. …………………………., telah terbukti
    melakukan perbuatan berupa…………………………………………….;
    b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap
    ketentuan Pasal …., ayat …., huruf …., angka …., Peraturan
    Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;
    c. ………………………………………………..………………………………..;
    d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan
    hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin
    yang dilakukannya;
    e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
    dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu
    menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin
    Pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 25% (dua puluh lima
    persen) selama 9 (sembilan) bulan;
    Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
    Negara;
  1. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin
    Pegawai Negeri Sipil;
  2. ……………………………………………………..……….………………….;
  3. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022
    tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor
    94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
    MEMUTUSKAN :
    Menetapkan :
    KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pemotongan Tunjangan
    Kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan)
    bulan kepada:
    Nama : …………………………………………………
    NIP : …………………………………………………
    Pangkat : …………………………………………………
    Jabatan : …………………………………………………
    Unit Kerja : …………………………………………………
    karena yang bersangkutan pada tanggal ……………………………
    telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan
    Pasal …., ayat …., huruf …., angka …., Peraturan Pemerintah
    Nomor 94 Tahun 2021.
  • 29 –
    KEDUA : Terhitung mulai tanggal …., bulan …., tahun …., tunjangan
    kinerja Sdr. …………………….. dipotong sebesar Rp. ……………………
    (……………………………………..), menjadi Rp. ……………………………….
    (……………………………………..), dan terhitung mulai tanggal ….,
    bulan …., tahun …., tunjangan kinerjanya dikembalikan pada
    tunjangan kinerja semula.
    KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas)
    terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima
    keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal
    diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat
    PNS yang bersangkutan.
    KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk
    dilaksanakan sebagaimana mestinya.
    Ditetapkan di ………………………………
    pada tanggal ……………………………….
    ………………………………………………. *)
    NAMA ………………………………………..
    NIP ………………………………………..
    Tembusan Yth:
  1. ……………………………………….;
  2. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara
    di Jakarta; dan
  3. Pejabat lain yang dianggap perlu.
    *) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum.
    **) Diisi sesuai kebutuhan.
  • 30 –
    f. Contoh Format
    Keputusan Hukuman Disiplin Pemotongan Tunjangan
    Kinerja Sebesar 25% selama 12 (dua belas) bulan
    KEPUTUSAN ………………………………………………………………..*)
    NOMOR ………………………………………….
    DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
    ……………………….…………………………………., *)
    Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan ……………..……….**),
    Sdr. ……….……………., NIP. …………………………., telah terbukti
    melakukan perbuatan berupa…………………………………………….;
    b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap
    ketentuan Pasal …., ayat …., huruf …., angka …., Peraturan
    Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;
    c. ………………………………………………..………………………………..;
    d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan
    hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin
    yang dilakukannya;
    e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
    dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu
    menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin
    Pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 25% (dua puluh lima
    persen) selama 12 (dua belas) bulan;
    Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
    Negara;
  1. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin
    Pegawai Negeri Sipil;
  2. ……………………………………………………..……….………………….;
  3. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022
    tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor
    94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
    MEMUTUSKAN :
    Menetapkan :
    KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pemotongan Tunjangan
    Kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas)
    bulan kepada:
    Nama : …………………………………………………
    NIP : …………………………………………………
    Pangkat : …………………………………………………
    Jabatan : …………………………………………………
    Unit Kerja : …………………………………………………
    karena yang bersangkutan pada tanggal ……………………………
    telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan
    Pasal …., ayat …., huruf …., angka …., Peraturan Pemerintah
    Nomor 94 Tahun 2021.
  • 31 –
    KEDUA : Terhitung mulai tanggal …., bulan ….., tahun ….., tunjangan
    kinerja Sdr. …………………….. dipotong sebesar Rp. ……………………
    (……………………………………..), menjadi Rp. ……………………………….
    (……………………………………..), dan terhitung mulai tanggal ….,
    bulan …., tahun …., tunjangan kinerjanya dikembalikan pada
    tunjangan kinerja semula.
    KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas)
    terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima
    keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal
    diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat
    PNS yang bersangkutan.
    KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk
    dilaksanakan sebagaimana mestinya.
    Ditetapkan di ………………………………
    pada tanggal ……………………………….
    ………………………………………………. *)
    NAMA ………………………………………..
    NIP ………………………………………..
    Tembusan Yth:
  1. ……………………………………….;
  2. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara
    di Jakarta; dan
  3. Pejabat lain yang dianggap perlu.
    *) Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum.
    **) Diisi sesuai kebutuhan.
  • 32 –
    g. Contoh Format
    Keputusan Hukuman Disiplin Penurunan jabatan
    setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan
    KEPUTUSAN ………………………………………………………………..*)
    NOMOR ………………………………………….
    DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
    ……………………….…………………………………., *)
    Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tim pemeriksa,
    Sdr. ……………………………., NIP. ……………………, telah terbukti
    melakukan perbuatan berupa ..…………………………………..……;
    b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap
    ketentuan Pasal …., ayat …., huruf …., angka …., Peraturan
    Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;
    c. ………………………………………………..………………………………..;
    d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan
    hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin
    yang dilakukannya;
    e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
    dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu
    menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin
    Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah Selama
    12 (dua belas) bulan;
    Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
    Negara;
  1. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin
    Pegawai Negeri Sipil;
  2. ……………………………………………………..……….………………….;
  3. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022
    tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor
    94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
    MEMUTUSKAN :
    Menetapkan :
    KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Penurunan jabatan
    setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan kepada:
    Nama : …………………………………………………
    NIP : …………………………………………………
    Pangkat : …………………………………………………
    Jabatan : …………………………………………………
    Unit Kerja : …………………………………………………
    karena yang bersangkutan pada tanggal …………………………..
    telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan
    Pasal …., ayat …., huruf …., angka …., Peraturan Pemerintah
    Nomor 94 Tahun 2021.
  • 33 –
    KEDUA : Terhitung mulai tanggal ..…., bulan ……., tahun …….,
    Sdr. …………………………………….., yang semula menduduki jabatan
    ………………..….…. diturunkan menjadi jabatan ………………….……..
    KETIGA : Atas penurunan jabatan tersebut, hak-hak kepegawaian dari
    Sdr. ……………………………….. disesuaikan dengan jabatan terbaru.
    KEEMPAT : Pengangkatan dalam jabatan yang baru dalam rangka penurunan
    jabatan setingkat lebih rendah, ditetapkan dengan keputusan
    tersendiri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
    KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas)
    terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima
    keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal
    diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat
    PNS yang bersangkutan.
    KEENAM : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk
    dilaksanakan sebagaimana mestinya.
    Ditetapkan di ………………………………
    pada tanggal ……………………………….
    ………………………………………………. *)
    NAMA ………………………………………..
    NIP ………………………………………..
    Tembusan Yth:
  1. ……………………………………….;
  2. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN di Jakarta; dan
  3. Pejabat lain yang dianggap perlu.
    *) Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum.
  • 34 –
    h. Contoh Format
    Keputusan Hukuman Disiplin Pembebasan dari Jabatan
    Menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 (dua belas) bulan
    KEPUTUSAN ………………………………………………………………..*)
    NOMOR ………………………………………….
    DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
    ……………………….…………………………………., *)
    Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tim pemeriksa,
    Sdr. ……………………………., NIP. ……………………, telah terbukti
    melakukan perbuatan berupa ..…………………………………..……;
    b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap
    ketentuan Pasal …., ayat …., huruf …., angka …., Peraturan
    Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;
    c. ………………………………………………..………………………………..;
    d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan
    hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin
    yang dilakukannya;
    e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
    dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu
    menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin
    Pembebasan dari Jabatannya Menjadi Jabatan Pelaksana
    Selama 12 (dua belas) bulan;
    Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
    Negara;
  1. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin
    Pegawai Negeri Sipil;
  2. ……………………………………………………..……….………………….;
  3. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022
    tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor
    94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
    MEMUTUSKAN :
    Menetapkan :
    KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa pembebasan dari
    jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan
    kepada:
    Nama : …………………………………………………
    NIP : …………………………………………………
    Pangkat : …………………………………………………
    Jabatan : …………………………………………………
    Unit Kerja : …………………………………………………
    karena yang bersangkutan pada tanggal ………………………………
    telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan
    Pasal ….., ayat ….., huruf ….., angka ……, Peraturan Pemerintah
    Nomor 94 Tahun 2021.
  • 35 –
    KEDUA : Terhitung mulai tanggal ..…., bulan ……., tahun …….,
    Sdr. …………………………………….., yang semula menduduki jabatan
    ………………..……………..…. dibebaskan menjadi jabatan pelaksana.
    KETIGA : Atas pembebasan jabatan tersebut, hak-hak kepegawaian dari
    Sdr. ……………………………….. disesuaikan dengan jabatan terbaru.
    KEEMPAT : Pengangkatan dalam jabatan yang baru dalam rangka pembebasan
    dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana, ditetapkan
    dengan keputusan tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan
    perundang-undangan.
    KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas)
    terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima
    keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal
    diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat
    PNS yang bersangkutan.
    KEENAM : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk
    dilaksanakan sebagaimana mestinya.
    Ditetapkan di ………………………………
    pada tanggal ……………………………….
    ………………………………………………. *)
    NAMA ………………………………………..
    NIP ………………………………………..
    Tembusan Yth:
  1. ……………………………………….;
  2. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara
    di Jakarta; dan
  3. Pejabat lain yang dianggap perlu.
    *) Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum.
  • 36 –
    i. Contoh Format
    Keputusan Hukuman Disiplin Pemberhentian Dengan Hormat
    Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai PNS
    KEPUTUSAN ………………………………………………………………..*)
    NOMOR ………………………………………….
    DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
    ……………………….…………………………………., *)
    Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tim pemeriksa,
    Sdr. ……………………………., NIP. ……………………, telah terbukti
    melakukan perbuatan berupa ..…………………………………..……;
    b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap
    ketentuan Pasal …., ayat …., huruf …., angka …., Peraturan
    Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;
    c. ………………………………………………..………………………………..;
    d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan
    hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin
    yang dilakukannya;
    e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
    dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu
    menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin
    Pemberhentian dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri
    sebagai Pegawai Negeri Sipil;
    Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
    Negara;
  1. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin
    Pegawai Negeri Sipil;
  2. ……………………………………………………..……….………………….;
  3. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022
    tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor
    94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
    MEMUTUSKAN :
    Menetapkan :
    KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan
    hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil
    kepada:
    Nama : …………………………………………………
    NIP : …………………………………………………
    Pangkat : …………………………………………………
    Jabatan : …………………………………………………
    Unit Kerja : …………………………………………………
    karena yang bersangkutan pada tanggal ……………………………
    telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan
    Pasal ….., ayat ….., huruf ….., angka ….., Peraturan Pemerintah
    Nomor 94 Tahun 2021.
  • 37 –
    KEDUA : Kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut dalam Diktum KESATU,
    diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan
    perundang-undangan.
    KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas)
    terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima
    keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal
    diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat
    PNS yang bersangkutan.
    KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk
    dilaksanakan sebagaimana mestinya.
    Ditetapkan di ………………………………
    pada tanggal ……………………………….
    ………………………………………………. *)
    NAMA ………………………………………..
    NIP ………………………………………..
    Tembusan Yth:
  1. ……………………………………….;
  2. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara
    di Jakarta; dan
  3. Pejabat lain yang dianggap perlu.
    *) Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum.
  • 38 –
  1. a. Contoh Kasus Pertimbangan dalam Menjatuhkan Hukuman Disiplin
    Contoh:
    Sdri. Ariana Soedibyo, seorang PNS pada suatu Instansi Daerah, telah
    melakukan penggelapan barang-barang milik Negara berupa alat tulis
    kantor (ATK) untuk kepentingan pribadi dan terbukti melanggar
    larangan yang berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan.
    Sehingga oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum dapat dijatuhkan
    Hukuman Disiplin sedang. Dengan demikian, berdasarkan hasil
    pertimbangan Pejabat yang Berwenang Menghukum maka:
    1) apabila yang bersangkutan baru pertama kali melakukan
    perbuatan tersebut dan terpaksa melakukannya karena kebutuhan
    ekonomi yang mendesak, maka Pejabat yang Berwenang
    Menghukum menjatuhkan Hukuman Disiplin tingkat sedang
    berupa pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima
    persen) selama 9 (sembilan) bulan.
    2) apabila yang bersangkutan melakukannya karena untuk mencari
    keuntungan pribadi atau memperkaya diri, maka dapat diberikan
    Hukuman Disiplin tingkat sedang berupa pemotongan tunjangan
    kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua
    belas) bulan.
    b. Contoh Kasus PNS yang Melakukan Beberapa Pelanggaran Disiplin.
    Contoh:
    Sdr. Sudaryanto, Penata Muda Tk. I, golongan ruang III/b, jabatan Pejabat
    Pengawas pada suatu Instansi Pusat. Yang bersangkutan diduga telah
    menyalahgunakan wewenangnya. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh
    atasan langsungnya ternyata di samping menyalahgunakan wewenangnya,
    yang bersangkutan juga menerima hadiah yang berhubungan dengan
    jabatan/pekerjaan. Dalam hal demikian, yang bersangkutan dijatuhi
    1 (satu) jenis Hukuman Disiplin yang terberat.
    c. Contoh Kasus Penjatuhan Hukuman Disiplin yang Lebih Berat dari
    Hukuman Disiplin terakhir yang Pernah Dijatuhkan Kepadanya.
    Contoh:
    Sdri. Liviana Dewi, S.H., golongan ruang III/b, seorang PNS pada suatu
    Instansi Daerah Kota, pada tahun 2021 melakukan Pelanggaran Disiplin
    tidak melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan dengan penuh
    pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab, yang berdampak negatif
    terhadap Unit Kerja. Yang bersangkutan telah dijatuhi Hukuman Disiplin
    Ringan berupa teguran tertulis.
    Kemudian pada tahun 2022 yang bersangkutan mengulangi perbuatan
    yang sama. Dalam hal demikian, Sdri. Liviana Dewi, S.H., dijatuhi
    Hukuman Disiplin yang lebih berat dari Hukuman Disiplin terakhir yang
    pernah dijatuhkan kepadanya yaitu Hukuman Disiplin Ringan berupa
    teguran tertulis menjadi pernyataan tidak puas secara tertulis oleh Pejabat
    yang Berwenang Menghukum.
  • 39 –
  1. Contoh Kasus Mekanisme untuk Duduk Kembali ke Jabatan Semula,
    Setingkat, atau Jabatan Lain
    Contoh:
    Sdri. Michela Bakti, S.T., Pejabat Administrator di suatu Instansi
    Daerah Kabupaten, dikenakan Hukuman Disiplin Berat berupa
    penurunan jabatan setingkat lebih rendah. Setelah selesai menjalani
    Hukuman Disiplin, jika yang bersangkutan ingin kembali menjadi
    Pejabat Administrator yang bersangkutan terlebih dahulu mengikuti
    mekanisme pengisian jabatan pada instansi tersebut.
  • 40 –
  1. a. Contoh Kasus Pelaksana yang Mendapatkan Hukuman Disiplin Berupa
    Penurunan jabatan setingkat lebih rendah.
    Contoh:
    Sdr. Alfian Rasyidi, A.Md., jabatan Teknisi Sipil pada suatu
    Instansi Daerah. Yang bersangkutan dijatuhi Hukuman Disiplin
    berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah. Dalam hal
    demikian, apabila sebelumnya yang bersangkutan menduduki
    kelas jabatan 6, maka yang bersangkutan diturunkan ke dalam
    kelas jabatan 5 pada instansi yang bersangkutan.
    b. Contoh Kasus Pelaksana yang Dijatuhi Hukuman Disiplin Berupa
    Penurunan ke Dalam Kelas Jabatan Terendah.
    Contoh:
    Sdri. Lamaria Septriyanti, menduduki jabatan Pengadministasi
    Umum pada suatu Instansi Daerah, berdasarkan hasil
    pemeriksaan yang bersangkutan dijatuhi Hukuman Disiplin
    berupa pembebasan dari jabatannya menjadi pelaksana selama
    12 (dua belas) bulan. Pada saat penjatuhan Hukuman Disiplin,
    yang bersangkutan menduduki jabatan dengan kelas jabatan 5.
    Kelas jabatan terendah pada instansi tersebut yaitu kelas
    jabatan 3. Dalam hal demikian yang bersangkutan dijatuhi
    Hukuman Disiplin berupa penurunan dari kelas jabatan 5
    menjadi kelas jabatan 3 selama 12 (dua belas) bulan.
  • 41 –
    c. Contoh Format
    Keputusan Hukuman Disiplin Penurunan Kelas Jabatan
    Bagi PNS yang Menduduki Jabatan Pelaksana
    KEPUTUSAN ………………………………………………………………..*)
    NOMOR ………………………………………….
    DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
    ……………………….…………………………………., *)
    Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tim pemeriksa,
    Sdr. ……………………………., NIP. ……………………, telah terbukti
    melakukan perbuatan berupa ..…………………………………..……;
    b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap
    ketentuan Pasal …., ayat …., huruf …., angka …., Peraturan
    Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;
    c. ………………………………………………..………………………………..;
    d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan
    hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin
    yang dilakukannya;
    e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
    dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu
    menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin
    Penurunan Kelas Jabatan selama 12 (dua belas) bulan;
    Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
    Negara;
  1. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin
    Pegawai Negeri Sipil;
  2. ……………………………………………………..……….………………….;
  3. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022
    tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor
    94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
    MEMUTUSKAN :
    Menetapkan :
    KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa penurunan kelas jabatan
    selama 12 (dua belas) bulan kepada:
    Nama : …………………………………………………
    NIP : …………………………………………………
    Pangkat : …………………………………………………
    Jabatan : …………………………………………………
    Unit Kerja : …………………………………………………
    karena yang bersangkutan pada tanggal …………………………..
    telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan
    Pasal …., ayat …., huruf …., angka …., Peraturan Pemerintah
    Nomor 94 Tahun 2021.
  • 42 –
    KEDUA : Terhitung mulai tanggal ……, bulan ……, tahun ……,
    Sdr. ……………………, yang semula menduduki kelas jabatan
    ………….………… diturunkan menjadi kelas jabatan ……………………
    KETIGA : Atas penurunan kelas jabatan tersebut, hak-hak kepegawaian dari
    Sdr. ……………………….., disesuaikan dengan kelas jabatan terbaru.
    KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas)
    terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima
    keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal
    diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat
    PNS yang bersangkutan.
    KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk
    dilaksanakan sebagaimana mestinya.
    Ditetapkan di ………………………………
    pada tanggal ……………………………….
    ………………………………………………. *)
    NAMA ………………………………………..
    NIP ………………………………………..
    Tembusan Yth:
  1. ……………………………………….;
  2. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN di Jakarta; dan
  3. Pejabat lain yang dianggap perlu.
    *) Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum.
  • 43 –
  1. Contoh Format
    Surat Panggilan
    Untuk Menerima Keputusan Hukuman Disiplin
    ……………………………., ………………….
    Kepada
    Yth. ………………………………………
    Di ………………………………….
    RAHASIA
    Dengan ini diminta kehadiran Saudara, untuk menghadap kepada:
    Nama : ……………………………………………………………………………………
    NIP : ……………………………………………………………………………………
    Pangkat : ……………………………………………………………………………………
    Jabatan : ……………………………………………………………………………………
    pada
    Hari : ……………………………………………………………………………………
    Tanggal : ……………………………………………………………………………………
    Jam : ……………………………………………………………………………………
    Tempat : ……………………………………………………………………………………
    untuk menerima Keputusan ………………., Nomor …….……….., tanggal ……….,
    tentang penjatuhan hukuman disiplin ……………………………………………………..
    Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.
    ………………………………………………. *)
    NAMA ………………………………………..
    NIP ………………………………………..
    Tembusan, Yth:
  2. ………………………………………………;
  3. Pejabat lain yang dianggap perlu.
    *) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang menandatangani surat panggilan.
  • 44 –
  1. Contoh Kasus Batas Waktu Selesainya Hukuman Disiplin Ringan
    Contoh:
  2. Dalam hal PNS menerima langsung Keputusan Hukuman Disiplinnya.
    Sdri. Georgia Fransisca, menduduki Jabatan Pelaksana pada suatu
    Instansi Daerah, yang bersangkutan dijatuhi Hukuman Disiplin ringan
    berupa teguran lisan. Keputusan Hukuman Disiplin ditetapkan oleh
    Pejabat yang Berwenang Menghukum pada tanggal 1 Februari 2022.
    Kemudian yang bersangkutan dipanggil untuk menerima Keputusan
    tersebut pada tanggal 8 Februari 2022, dan hadir pada tanggal tersebut.
    Hukuman Disiplin ringan berupa teguran lisan bagi PNS yang
    bersangkutan mulai berlaku pada tanggal 2 Maret 2022, dan selesai
    dijalani pada saat itu juga.
  3. Dalam hal Keputusan Hukuman Disiplin dikirimkan kepada PNS yang
    bersangkutan.
    Sdr. Kurnia Prasetya, menduduki Jabatan Pelaksana pada suatu Instansi
    Daerah, yang bersangkutan dijatuhi Hukuman Disiplin ringan berupa
    teguran lisan. Keputusan Hukuman Disiplin ditetapkan oleh Pejabat yang
    Berwenang Menghukum pada tanggal 1 Februari 2022. Kemudian yang
    bersangkutan dipanggil untuk menerima Keputusan tersebut pada
    tanggal 8 Februari 2022, akan tetapi yang bersangkutan tidak hadir.
    Keputusan Hukuman Disiplin dikirimkan kepada PNS yang bersangkutan
    pada tanggal 10 Februari 2022, dan diterima di alamat yang bersangkutan
    pada tanggal 14 Februari 2022. Hukuman Disiplin ringan berupa teguran
    lisan bagi PNS yang bersangkutan mulai berlaku pada tanggal
    8 Maret 2022, dan selesai dijalani pada saat itu juga.
  • 45 –
  1. Contoh kasus Penghentian pembayaran gaji PNS yang Tidak Masuk Kerja
    dan Tidak Menaati Ketentuan Jam Kerja Tanpa Alasan yang Sah Secara
    Terus Menerus Selama 10 (sepuluh) Hari Kerja.
    Contoh 1:
    Sdri. Merisa Kalina, berdasarkan rekapitulasi kehadiran tercatat tidak
    Masuk Kerja tanpa keterangan yang sah selama 10 (sepuluh) hari kerja
    secara terus menerus pada bulan Oktober 2022, sehingga pada bulan
    November 2022 gaji yang bersangkutan dihentikan. Namun berdasarkan
    hasil pemeriksaan terhadap yang bersangkutan, ternyata ketidakhadiran
    tanpa alasan yang sah yang dilakukan oleh yang bersangkutan hanya
    sejumlah 5 (lima) hari kerja saja. Dalam hal demikian, gaji yang
    bersangkutan dihentikan harus dibayarkan kembali sesuai ketentuan
    peraturan perundang-undangan.
    Contoh 2:
    Sdr. Putra Yulianus, berdasarkan rekapitulasi kehadiran tercatat selama
    10 (sepuluh) hari kerja secara terus menerus tidak Masuk Kerja tanpa
    keterangan yang sah mulai 17 Oktober 2022 sampai dengan 31 Oktober
  2. Gaji yang bersangkutan pada bulan November 2022 tetap
    dibayarkan penuh. Dalam hal demikian, apabila berdasarkan
    pemeriksaan terbukti bahwa ketidakhadiran tanpa keterangan yang sah
    yang dilakukan oleh yang bersangkutan adalah benar sejumlah
    10 (sepuluh) hari kerja maka, gaji bulan November yang telah dibayarkan
    kepada yang bersangkutan harus dikembalikan kepada negara, sesuai
    ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kategori: Uncategorized

0 Komentar

Tinggalkan Balasan

Avatar placeholder

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Kirim Pesan
1
Scan the code
Ada yang bisa kami bantu?
Silahkan klik Kirim Pesan Anda!